Universitas Nusa Mandiri Berbagi Pengalaman Transformasi Akreditasi Prodi

Rektor Universitas Nusa Mandiri, Prof. Dr. Ir. Dwiza Riana, S.Si., MM., M.Kom, IPU, berbagi pengalaman mengenai pengajuan proposal program bantuan pemerintah untuk transformasi akreditasi program studi. Hal itu disampaikan dalam webinar yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Ilmu Komputer (APTIKOM) bertajuk Penyusunan Proposal Bantuan Akreditasi Program Studi.

Pengalaman yang disampaikan mencakup cara kampus dalam mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan pemerintah guna meningkatkan akreditasi program studi. Bantuan pemerintah ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, di mana Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mendukung transformasi program studi.

"Sebagai informasi, di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), tidak ada biaya yang dibutuhkan, namun di Universitas Nusa Mandiri, untuk transformasi akreditasi, ada biaya yang harus ditanggung," kata Dwiza seperti dikutip dari Youtube APTIKOM TV, Jumat (21/7/2023).

Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akhirnya membuka dan menyelenggarakan program bantuan pemerintah untuk transformasi dan adaptasi pendidikan tinggi. Sayangnya terdapat kendala yang menyebabkan hibah tersebut tidak banyak terserap pada tahun 2022. Hal itu disebabkan karena sedikitnya perubahan tingkat akreditasi program studi atau perguruan tinggi yang mendapatkan hibah. Oleh karena itu, di tahun 2023, kesempatan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

"Fasilitas ini diharapkan dapat membantu program studi untuk memenuhi kriteria akreditasi yang telah ditetapkan. Dengan bantuan ini, diharapkan juga dapat meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara keseluruhan," katanya.

Menurut Dwiza, terdapat delapan kriteria yang harus dipenuhi oleh program studi untuk menjadi penerima hibah ini. Apa saja kriterianya?

1. Program studi harus diajukan melalui Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Infokom.

2. Presentase laporan data di PDDikti harus minimal 95 persen atau lebih tinggi.

3. Program studi harus memiliki izin operasional dari Prodi tersebut dalam waktu lima tahun terakhir.

4. Peringkat akreditasi harus minimal B atau baik pada perguruan tinggi swasta, bukan A atau unggul.

5. Masa berlaku akreditasi berakhir pada tahun 2023.

6. Perguruan tinggi tidak sedang dalam proses perubahan bentuk atau penggabungan penyatuan.

7. Tidak ada masalah internal atau sengketa hukum yang sedang berjalan.

8. Dokumen kelayakan akreditasi harus disiapkan dan diunggah ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

Ia menggarisbawahi, dalam proses pengajuan bantuan ini, langkah yang sangat penting adalah menyiapkan bukti pembayaran program studi ke LAM. Tanpa bukti pembayaran ini, proposal pengajuan tidak akan dapat diajukan. Oleh karena itu, poin kedelapan ini menjadi kunci dalam kesuksesan pengajuan bantuan.

Universitas Nusa Mandiri telah berhasil memenuhi kriteria dan persyaratan tersebut pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Mereka berhasil mengajukan hibah pendanaan untuk program studi Informatika yang memiliki persentase laporan data di PD Dikti mencapai 100%. Namun, di tahun 2023, persentase ini sudah diturunkan menjadi 95%, yang masih memenuhi syarat untuk mengajukan bantuan.

Dengan pengalaman ini, Universitas Nusa Mandiri berharap dapat terus melakukan upaya dalam meningkatkan kualitas dan akreditasi program studi mereka. Bantuan pemerintah ini menjadi salah satu langkah mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Semoga pengalaman mereka dapat menginspirasi perguruan tinggi lainnya untuk terus berusaha dan berkontribusi dalam dunia pendidikan tinggi yang lebih baik di masa depan.