Hilirisasi Sumber Daya Alam: Tantangan dan Prospek Pembangunan Berkelanjutan

Ilustrasi hilirisasi Sumber Daya Alam. Foto: Shutterstock

Hilirisasi sumber daya alam menjadi hal menarik untuk ditelaah lebih jauh terutama ketika seringkali muncul dalam debat-debat pilpres yang telah diselenggarakan oleh KPU. Tema hilirisasi seakan-akan menjadi branding politik yang coba ditawarkan oleh capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

Dalam beberapa kesempatan debat Gibran secara sangat konsisten berbicara tentang hilirisasi, mulai dari hilirisasi pertambangan, hilirisasi pertanian, hingga bahkan hilirisasi digital. Dalam debat cawapres yang diselenggarakan oleh KPU pada Minggu 21 Januari 2024 misalnya Gibran kembali lagi berbicara soal hilirisasi industri dan pertanian yang tentunya juga melibatkan hilirisasi sumber daya alam.

Konsep tentang hilirisasi sebenarnya bukan hal baru melainkan telah menjadi bagian penting yang diprioritaskan oleh Pemerintahan Jokowi. Strategi kebijakan pembangunan yang dicanangkan pemerintah kemudian mengedepankan model atau metode hilirisasi. Sektor yang menjadi perhatian serius dari pemerintahan Jokowi adalah hilirisasi minerba (pertambangan) dan hilirisasi pertanian.

Kedua hal ini tentunya akan sangat berkaitan dengan pasokan dan kualitas sumber daya alam Indonesia. Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang memadai tentunya harus juga mempertimbangkan dan memprioritaskan hilirisasi sebagai model utama arah kebijakan pembangunan sembari tidak lupa pada dampak yang ditimbulkannya.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo, mengatakan hilirisasi pertambangan dapat membuat sumber daya alam yang diekspor keluar negeri memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Sehingga hilirisasi di sektor minerba adalah kunci pengoptimalan dari produk-produk pertambangan minerba, memperkuat struktur industri, menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan, serta meningkatkan peluang usaha di dalam negeri (kumparan.com, 22 Januari 2024).

Menurut Presiden, nilai tambah yang dihasilkan oleh hilirisasi sangat besar. Berdasarkan data yang diterima, proyeksi dampak hilirisasi minerba dan gas akan menambah Produk Domestik Bruto (PDB) dan membuka lapangan kerja hingga 8,8 juta. Presiden pun berharap melalui konsistensi hilirisasi, Indonesia akan menjadi negara maju dengan Gross Domestic Product (GDP) Indonesia pada tahun 2045 mendatang bisa mencapai angka 9 hingga 11 triliun USD. Selain itu, pendapatan per kapita Indonesia juga bisa mencapai 21.000 USD hingga 29.000 USD (Kominfo.co.id, 1 Feburari 2023).

Apa Itu Hilirisasi?

Ilustrasi tambang nikel. Foto: REUTERS/Yusuf Ahmad

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penghiliran atau hilirisasi merupakan proses pengolahan bahan baku menjadi barang siap pakai. Hilirisasi adalah suatu proses transformasi ekonomi berkelanjutan di mana kebijakan industrialisasi berbasis komoditas bernilai tambah tinggi, menuju struktur ekonomi yang lebih kompleks.

Hilirisasi bertujuan mendorong industri pengolahan dalam negeri untuk tidak lagi mengekspor bahan baku mentah. Salah satunya dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang melarang ekspor bijih nikel mentah sejak 1 Januari 2020 (detik.com, 22 Oktober 2023). Target utama hilirisasi adalah peningkatan nilai jual sumber daya alam Indonesia. Lewat hilirisasi Indonesia tidak lagi menjadi negara yang mengekspor komoditas-komoditas mentah. Tapi barang yang dikirim ke luar negeri merupakan barang turunan dengan nilai jual yang lebih tinggi.

Dalam hilirisasi sumber daya alam menjadi modal dasar. Bambang Soesatyo Ketua MPR RI seperti yang dikutip dalam kolom detik.com 25 September 2023 menyatakan bahwa pada aspek pembangunan ekonomi dan Industri, Indonesia didorong untuk mempercepat transformasi ekonomi dengan hilirisasi sumber daya alam (SDA).

SDA milik Indonesia begitu berharga karena dibutuhkan pasar dan komunitas internasional, kini dan di masa depan. Kalkulasi itulah yang menghadirkan momentum bagi Indonesia untuk melaksanakan program hilirisasi SDA. Hilirisasi potensi SDA dilaksanakan dengan konsisten maka transformasi ekonomi Indonesia akan mengalami percepatan. Indonesia tidak lagi menjual bahan mentah, melainkan negara yang menjadikan investasi, industri serta produktivitas sebagai basis kekuatan ekonomi.

Hilirisasi SDA akan menumbuhkembangkan ragam subsektor industri di dalam negeri. Sektor industri Indonesia terdorong melakukan pendalaman agar mampu mengolah ragam SDA itu menjadi produk akhir bernilai tambah tinggi dan kompetitif di pasar global. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa hilirasi sumber daya alam di Indonesia selanjutnya menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi pembangunan berkelanjutan.

Tantangan Hilirisasi di Indonesia

Program hilirisasi Jokowi bukannya tanpa tantangan. Hilirisasi SDA sedang dihadapkan pada sejumlah masalah dalam tata kelola dan pemanfaatan SDA, terutama disektor pertambangan mineral dan batubara. Di mana terdapat masalah tarik menarik dan konflik kepentingan (Conflict of interest) antara pihak pemerintah dan swasta yang belum tuntas.

Hal itu bisa dilihat dari fenomena bongkar pasang pasal dan Undang-Undang pertambangan mineral dan batubara, dimana diketahui pada tahun 2009-2014, penerbitan izin tambang menjadi kewenagan bupati, pada tahun 2014-2020 kebijakan tersebut direvisi menjadi penerbitan izin tambang menjadi kewenangan gubernur selanjutnya melalui UU Ciptaker, kewenangan IUP bergeser menjadi kewenangan pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi (kumparan.com, 25 Agustus 2023).

Hambatan perdagangan atau trade barrier yang dibangun negara lain, khususnya Uni Eropa, juga menjadi tantangan utama kebijakan hilirisasi. Hal tersebut menghambat upaya Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dari produk hasil tambang. Kendati begitu, pemerintah optimistis produk hilir hasil tambang nasional masih dapat diterima pasar internasional.

Secara spesifik, trade barrier merupakan penghalang berupa kebijakan suatu negara yang membatasi pergerakan arus perdagangan antarnegara (kompas.id, 12 Juni 2023). Dalam catatan detikcom, pada 2021 lalu Uni Eropa menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait hilirisasi nikel. Indonesia kalah dalam gugatan tersebut, dan putusan WTO meminta pemerintah merevisi aturan soal larangan ekspor nikel. Namun Indonesia telah mengajukan banding pada putusan WTO menyangkut nikel ini (detikcom, 24 Oktober 2023).

Biaya investasi untuk hilirisasi yang mahal juga dinilai sebagai tantangan. Para pengusaha dinilai sulit mencari pendanaan dalam membangun smelter untuk meningkatkan nilai hasil tambang. Hingga saat ini jumlah investasi yang masuk ke Indonesia untuk hilirisasi nikel mencapai lebih dari 30 miliar dollar AS atau Rp 445,8 triliun. Sementara untuk jenis mineral lain seperti tembaga, bauksit, dan aluminium akan disesuaikan dengan kapasitas hilirisasi yang dirancang (Kompas.id, 12 Juni 2023).

Ilustrasi tambang dan kondisi lingkungan sekitarnya. Foto: Shutter Stock

Di sisi lain hal utama yang menjadi tantangan terbesar adalah menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini terutama disampaikan oleh Gibran dalam debat keempat pilpres bahwa tantangannya dalam hilirisasi adalah mencari titik keseimbangan atau titik tengah antara menggenjot hilirisasi industri tapi juga wajib menjaga kelestarian lingkungan dan dalam meningkatkan produktivitas petani dan juga sektor maritim tapi juga wajib menjaga keseimbangan alam (vivi.co.id, 22 Januari 2024).

Hal ini juga kemudian dipertegas oleh Muhaimin Iskandar Cawapres nomor urut 1 bahwa program pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus juga tetap mempertimbangan dan memperhatikan etika lingkungan. Etika lingkungan mewajibkan setiap manusia untuk taat pada kelestarian lingkungan dengan mewujudkan budaya 'bersahabat' lingkungan.

Tantangan krisis iklim dan kerusakan lingkungan menjadi tantangan utamanya karena akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Hilirisasi sumber daya alam akan menjadi pemicu terhadap eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Eksploitasi besar-besaran akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Di sisi lainnya juga akan memicu hadirnya pertambangan-pertambangan ilegal yang selama ini telah menjadi momok bagi krisis iklim dan kerusakan lingkungan.

Menyusutnya cadangan sumber daya alam (energi BBM fosil dan batubara yang tak terbarukan) serta memburuknya kualitas lingkungan akibat pencemaran udara, air, sungai dan danau, serta kekurangan air di musim kemarau dan banjir menjadi tantangan tersendiri.

Hilirisasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Ilustrasi area operasi PT Gag Nikel di Pulau Gag, Papua Barat. Foto: PT Gag Nikel

Bertolak dari dinamika tantangan dan masalah krusial yang dihadapai oleh program atau kebijakan hilirisasi terutama berkaitan dengan tantangan krisis iklim, maka mau tidak mau hilirisasi harus mengedepankan aspek pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan diartikan paradigma pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pada saat ini dengan tidak melukai kemampuan dari potensi generasi-generasi yang kedepannya sehingga dapat memenuhi kebutuhannya nanti (Haqqi;2022).

Konsep pembangunan berkelanjutan sangatlah kompleks sehingga pengertian keberlanjutan sangat multidimensi dan multiinterpretasi. Pemikiran tentang pembangunan berkelajutan terus berkembang, namun yang paling mengemuka adalah pembangunan berkelanjutan yang mengusung tiga aspek yakni ekonomi, sosial dan lingkungan (Fauzi 2014).

Adapun pilar-pilar pembangunan berkelanjutan berupa berkelanjutan ekonomi, berkelanjutan sosial dan berkelanjutan lingkungan, yang ketiganya harus berkembang secara seimbang; kalau tidak pembangunan akan terjebak pada model pembangunan konvensional yang menekankan pertumbuhan ekonomi saja dan meninggalkan perkembangan sosial dan lingkungan.

Pada prinsipnya pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang komperhensif yang meliputi berbagai aspek, yang diperuntukan tidak hanya untuk saat sekarang namun juga untuk generasi yang akan datang.

Hilirisasi harus tetap memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan dan tidak saja fokus pada keuntungan ekonomi semata. Oleh karena itu program-program hilirisasi harus juga diikuti oleh kebijakan-kebijakan pendukung lainnya. Beberapa kebijakan yang mestinya menjadi prioritas pendukung misalnya AMDAL (analisis dampak lingkungan), Greenbelt (sabuk hijau), pengolahan limbah, 'pengetatan' pemberian izin usaha pertambangan, penertiban tambang-tambang ilegal, pemanfaatan sumber daya alam yang 'terkontrol' serta yang paling penting adalah penguatan birokrasi dan aparat penegak hukum agar dapat menunjang pelaksanaan kebijakan lainnya.

Kebijakan hilirisasi SDA dan harmonisasi lingkungan hidup menjadi kunci penting termasuk untuk menjawab kerusakan lingkungan beserta dampaknya, menurunkan deforestasi dan emisi. Mendorong kesadaran kolektif tentang pentingnya hilirisasi dan pemanfaatan SDA serta pentingnya menjaga lingkungan hidup alias pentingnya hilirisasi SDA yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat perlu bergotong royong mendukung dan mengkampanyekan program hilirisasi SDA dalam rangka kesejahteraan dan kemakmuran bersama dimasa depan mengingat desakan terhadap perubahan global yang cepat dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai upaya berani dan tegas terhadap haluan politik SDA di Indonesia, menuju Indonesia maju sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia. Pemerintah perlu memastikan terwujudnya Hilirisasi SDA yang Indonesia sentris dan berkeadilan serta dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan.