Pemberontakan Gwangju, Perjuangan Rakyat Untuk Demokrasi Korea: Bagian 1

(Sumber Foto: 518.org)

Berakhirnya Perang Korea tidak serta merta membuat masyarakat negeri ginseng berhenti berjuang. Setelah selesainya perang antar saudara tersebut, masyarakat Korea Selatan sendiri harus memperjuangkan demokrasi negara. Salah satu perjuangan untuk demokrasi oleh masyarakat Korea adalah Gerakan Pemberontakan Gwangju.

Pemberontakan Gwangju terjadi pada 18 Mei hingga 27 Mei 1980 di Gwangju, salah satu kota di Jeolla Selatan, Korea Selatan. Dalam Bahasa Korea gerakan ini dikenal dengan nama 5•18 광주 민주화 운동 (5.18 Gwangju Minjuhwa Undong) yang dapat diartikan sebagai Gerakan Demokratisasi Gwangju 18 Mei. Gerakan yang melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan ini harus menyisakan luka mendalam setelah puluhan orang meninggak dunia dan dinyatakan hilang serta ribuan orang bagian dari masyarakat sipil terluka.

Penyebab Pemberontakan Gwangju

Setelah naiknya Park Chunghee pada tahun 1963 sebagai presiden, Korea Selatan berkembang dibawah pemerintahan yang diktator. Pada tahun 1972, membentuk dan meresmikan Konstitusi Yushin. Konstitusi yang satu ini secara tidak langsung menguntungkan Park Chunghee untuk memanjangkan masa jabatannya. Park Chunghee yang telah memimpin Korea selama 2 periode rupanya masih merasa belum cukup. Hal ini kemudian menyulut protes dari berbagai kalangan.

Bertambahnya masa kepemimpinan Park Chunghee rupanya membuat masyarakat Provinsi Jeollado meradang. Dikutip dari buku Contemporary History of South Korea, Provinsi Jeolla merasa dirugikan dengan perpanjangan masa kepemimpinan Park Chunghee. Pada masa kepemimpinan Park Chunghee, dibandingkan dengan Provinsi Gyeongsangdo, Jeollado seringkali mendapatkan diskriminasi baik pada keputusan ekonomi sampai tindakan kediktatoran.

Kemudian keadaan menjadi runyam setelah pembunuhan Presiden Park Chunghee pada tahun 1979. Masyarakat yang melihat hal ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan kebebasan demokrasi kemudian melakukan gerakan protes di seluruh negeri. Presiden sementara saat itu Choi Kyuha dianggap kurang kuat untuk memimpin negeri. Sementara itu disisi lain, Chun Doo Hwan, Kepala Komando Keamanan Tentara dan Kepala Markas Besar Investigasi Gabungan diangkat menjadi Direktur Utama KCIA (Badan Intelijen Pusat Korea). Kekuatan militerpun semakin kuat dan gerakan protes kemudian menjamur di seluruh penjuru negeri.

Nantikan bagian selanjutnya hanya di Koreachobo!

Sumber:

Seo, Joong-seok. 2007. Contemporary History of South Korea (Diterjemahkan oleh: Sohn Jung-in). Seoul: Korea Democracy Foundation.

Britannica