news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Tantangan Humas Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19

Krishna Pandu Pradana
Pranata Humas Kementerian Keuangan Republik Indonesia, ICON PR Indonesia 2020, Anggota Bidang Riset Kehumasan Ikatan Pranata Humas Indonesia, Penulis Buku The Real GPR:111 Kumpulan Tulisan Pranata Humas Indonesia.
Konten dari Pengguna
26 Desember 2020 21:32 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Krishna Pandu Pradana tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
Illustrasi foto Humas Pemerintah, Sumber: freepik.com
Tantangan Komunikasi Pemerintah sangat beragam, komunikasi publik masih dipandang bukan bagian dari proses pembuatan kebijakan, pendekatan dan cara komunikasi pemerintah tidak mengikuti perkembangan, seperti di era pandemi, Perkembangan teknologi yang pesat, serta Informasi yang disajikan oleh media dibuat dalam bingkai tertentu menjadi tantangan tersendiri bagi para Humas Pemerintah.
ADVERTISEMENT
Komunikasi yang serba cepat dan semuanya mengandalkan pada aktifitas daring membawa Humas Pemerintah untuk selalu sadar akan pentingnya pemanfaatan teknologi, penguasaan internet yang sudah berubah lebih jauh menjadi Internet of Thing (IoT) yang berpotensi mempengaruhi gaya hidup dan juga pelaksanaan dalam bekerja.
Perkembangan digitalisasi pada bidang kehumasan juga sudah menjadi tren dengan hadirnya Humas berbasis dengan big data. Penggunaan teknologi ini sangat dibutuhkan para pelaku Humas Pemerintah untuk mengambil keputusan yang sangat strategis, penyusunan strataegi komunikasi maupun pemetaan dari target audiens. Pemanfaatan big data dapat dibuatkan sebagai sistem monitoring dan evaluasi yang memang di desain agar mendapatkan umpan balik segera dan perbaikan berkelanjutan.
Pemanfaatan media sosial saat ini bukan hanya komunikasi yang tak terbatas jarak, waktu dan ruang. Tapi sudah menjadi sumber rujukan utama informasi tempat semua berita yang viral dan mempengaruhi persepsi publik berasal. Media sosial saat ini seringkali membuat informasi yang tadinya informasi untuk terbatas menjadi opini dan perbincangan publik. Hasil diskusi tersebut bisa jadi ramai berdasarakn pertimbangan yang mengemuka dalam diskusi di media sosial dan tidak jarang menjadi keputusan yang diangkat oleh media massa.
ADVERTISEMENT
Empat Pilar dalam Membangun Komunikasi Publik yang baik
Ada empat pilar yang perlu dibangun dalam komunikasi publik yang baik. Pertama, menciptakan komunikasi dua arah dan mutual understanding, dalam setiap kegiatan selalu libatkan stakeholders yang menjadi kunci utama keberhasilan komunikasi bagi institusi, seperti: media atau pengamat. Kedua, Institusi perlu menempatkan peran strategis bagi bidang kehumasan karena menyangkut keberhasilan implementasi kebijakan. Ketiga, bidang kehumasan perlu dilibatkan dalam penyusunan kebijakan karena “communication is a part of policy”. Terakhir, Penyusunan strategi komunikasi sangat penting untuk mencapai tujuan komunikasi.
Salah satu solusi lagi yang perlu diperhatikan dalam menjembatani bottle neck pada organisasi yaitu penguatan komunikasi internal. Dimana Pegawai semakin kritis terhadap cara atasan dan organisasi berkomunikasi dengan para pegawai terutama pada masa covid-19 ini. Pegawai menuntut peningkatan kolaborasi, transparansi, dan umpan balik dari jajaran manajemen.
ADVERTISEMENT
Mengapa diperlukan penguatan komunikasi internal di dalam organisasi, yakni untuk Meningkatkan produktivitas, kolaborasi antar tim kerja, pengalaman kerja pegawai, dan pada akhirnya interaksi yang postif dengan para pegawai. Membangun identitas organisasi karena akan memberikan rasa memiliki pada setiap pihak internal yang ada di dalamnya. Menyelesaikan konflik dan meluruskan duduk permasalahan internal. Mengenal hubungan antarmanusia di dalam organisasi, termasuk informasi yang tidak benar yang menjadi perbincangan di antara pegawai. Menjembatani kesenjangan pemahaman akan kebijakan organisasi terkait isu terkini.
Menjawab Tantangan Komunikasi Publik di Masa Krisis
Dalam menjalankan komunikasi publik sudah tentu ada tantangan yang dihadapi dan tidak mudah penyelesaiannya bagi organisasi. Pengelolan manajemen krisis secara kolaboratif di Internal menjadi sangat penting, dengan cara menyusun peta isu strategis yaitu isu-isu yang harus dibuatkan komunikasi secara khusus dan di pantau pergerakan isunya. Dalam peta isu strategis dibahas kembali secara rinci setiap isu dengan membuat narasi, tujuan komunikasi, sub isu, sub-sub isu, dan unit in charge yang melaksanakan kegiatan tersebut. Satu hal yang paling penting juga bisa ditambahkan untuk membuat usulan implementasi taktik agar dapat dibahas bersama dengan unit in charge pada suatu organisasi.
ADVERTISEMENT
Biasanya pada saat situasi krisis semua unit dalam suatu organisasi akan ikut berbicara dan terjebak dalam stigma lama yang menyatakan jawaban cepat akan lebih baik. Akan tetapi ada hal yang lebih penting dari sekadar jawaban yang dibutuhkan oleh publik yaitu perlunya untuk menghindari menjalankan strategi sendiri-sendiri karena hanya akan menambah krisis komunikasi semakin berkepanjanan. Narasi, tujuan komunikasi, sub isu, sub-sub isu harus dikerjakan secara kolaboratif dalam lingkungan internal untuk menghindari dispute informasi antar unit in charge.
Pesan yang sampai kepada publik juga tidak menjadi rancu dan bisa diterima dengan baik oleh karena dukungan dari seluruh pihak dalam suatu organisasi yang bisa menjalankan sinergi dalam mengambil suatu kesepakatan komunikasi. Selain itu, kerja kolaborasi di internal dan eksternal sudah jauh hari dilakukan dengan cara membangun database stakeholders yang tujuannya adalah untuk bersama membangun kepercayaan publik.
ADVERTISEMENT
Membuat Ide dan Inovasi baru
Pandemi Covid-19 membawa perubahan sangat signifkan terutama kepada tatanan gaya bekerja baru yang dialami oleh para Humas Pemerintah di Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Mulai dari penyesuaian dalam menyusun strategi dan taktik komunikasi hingga mendesain ulang perencanaan Komunikasi yang telah dibuat dalam bentuk agenda mingguan, bulanan serta tahunan.
Output dari perencanaan komunikasi tersebut adalah bagaimana agar suatu kebijakan publik dari sebuah peraturan dapat diterima dengan baik dan dimaknai sebagai informasi yang berimbang sekaligus positif untuk masyarakat. Beragam komunikasi publik yang dulunya dapat dikerjakan secara offline kini berubah dilakukan dengan pertemuan daring atau bahkan dengan kombinasi hybird. Sudah tentu hal tersebut merubah seluruh gaya komunikasi pada Pemerintah Pusat (K/L) dan Pemda tanpa mengubah stakeholders yang dilayani. Bahkan kini jangkauannya bisa lebih dari level daerah, informasi dari suatu kebijakan bisa dilihat oleh masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri dengan bantuan teknologi informasi melalui pemanfaatan media sosial secara real time.
ADVERTISEMENT
Humas pemerintah dituntut selalu bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi misalnya, kini tuntutannya melebihi dari kemampuan yang telah dimiliki oleh para Humas Pemerintah sebelumnya. Sebagai contoh kini hampir seluruh kegiatan diskusi yang melibatkan publik dalam bentuk seminar berubah menjadi bentuk web seminar (webinar) atau seminar daring. Informasi kebijakan disampaikan langsung melalui saluran yang dimiliki oleh K/L dan Pemda kepada masyarakat kapan saja dan dimana saja. Krishna Pandu Pradana Pranata Humas Ahli Pertama, Kementerian Keuangan