Ketika Mesin Menilai Kemiskinan: Haruskah AI Menentukan Penerima Bansos?
Mahasiswa yang tertarik pada isu ekonomi dan kebijakan publik, Sedang berkuliah di Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Kristina Gres Situmorang tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Seorang ibu di pinggiran kota pernah bercerita bahwa ia tidak masuk daftar penerima bantuan sosial karena anaknya yang merantau punya rekening bank aktif — dan sistem membacanya sebagai keluarga yang "terhubung dengan perputaran uang". Padahal kiriman anaknya tidak pernah lebih dari seratus ribu sebulan, dan hanya sesekali. Di ujung gang yang sama, seorang pria dengan motor keluaran terbaru menerima beras bantuan setiap bulan tanpa masalah karena namanya belum pernah diperbarui dari data lama.
Cerita seperti ini bukan anekdot langka. Ini adalah wajah sehari-hari dari sistem bansos kita yang sudah lama sakit — sakit bukan karena kekurangan teknologi, tapi karena kekurangan ketelitian, kejujuran data, dan keberanian untuk memperbaiki fondasi dari bawah. Dan sekarang, tawaran solusinya adalah: serahkan semuanya ke AI.
Gagasan ini tidak muncul dari ruang hampa. Ketidaktepatan sasaran bantuan sosial memang sudah menjadi luka lama yang terus menganga. Setiap pemilu, setiap pergantian kabinet, isu ini selalu dijanjikan akan dibereskan. Tapi berbenah data kependudukan itu pekerjaan yang lambat, mahal, dan tidak seksi secara politik. Jauh lebih mudah mengumumkan "transformasi digital" dan menunjuk AI sebagai senjata baru. Terdengar modern, terdengar canggih, dan yang paling penting — terdengar seperti solusi.
Tapi solusi untuk masalah apa, sebenarnya?
Kalau akar persoalannya adalah data yang tidak valid — nama ganda, orang meninggal yang masih terdaftar, keluarga miskin yang tidak pernah didata karena tinggal di daerah terpencil — maka AI bukan obatnya. AI adalah mesin pemroses data, bukan penyembuh data. Memasukkan data buruk ke dalam sistem AI yang canggih sekalipun tidak akan menghasilkan keadilan. Ia hanya akan menghasilkan ketidakadilan yang tersusun lebih rapi, dengan label "terverifikasi secara algoritmik" yang jauh lebih sulit untuk digugat.
Ada dimensi lain yang lebih mengkhawatirkan: kelompok paling rentan justru yang paling tidak terlihat oleh sistem digital. Pemulung yang tidak punya KTP aktif. Lansia yang tidak terdaftar di mana pun karena seluruh hidupnya dihabiskan di luar sistem formal. Perempuan korban KDRT yang kabur dan tidak bisa mengurus administrasi. Mereka ini adalah orang-orang yang paling butuh bantuan negara — dan sekaligus orang-orang yang paling mungkin terjatuh dari jaring pengaman berbasis data digital. Bagi mereka, digitalisasi bukan kemajuan. Ia adalah dinding baru.
Di Belanda, sebuah peristiwa pahit sudah memberi pelajaran keras. Algoritma pajak pemerintah secara sistematis menandai ribuan keluarga — mayoritas imigran — sebagai pelaku penipuan tunjangan anak. Keputusan itu dibuat oleh mesin, dan selama bertahun-tahun tidak ada yang mempertanyakannya karena berlindung di balik otoritas "sistem". Hasilnya: ribuan keluarga kehilangan rumah, karier, bahkan keluarga mereka hancur sebelum kesalahan itu akhirnya terungkap. Skandal ini kemudian dikenal sebagai toeslagenaffaire — dan ia memaksa pemerintah Belanda untuk mundur secara massal.
Pelajarannya bukan bahwa AI selalu jahat. Pelajarannya adalah bahwa ketika mesin salah, dampaknya bisa menghancurkan kehidupan secara skala besar — dan mekanisme koreksinya jauh lebih lambat dari kecepatan kerusakannya.
Lalu ada soal privasi yang terlalu sering dikesampingkan dalam diskusi ini. Sistem AI yang mampu menentukan kelayakan penerima bansos butuh akses ke data yang sangat dalam: riwayat transaksi, kepemilikan aset, pergerakan lokasi, bahkan mungkin kondisi kesehatan. Siapa yang menjamin data itu aman? Regulasi perlindungan data di Indonesia baru berumur jagung. Infrastruktur keamanan siber lembaga pemerintah kita — yang riwayat kebocorannya sudah panjang — tidak memberi banyak alasan untuk tenang.
Ini bukan argumen untuk menolak teknologi secara membabi buta. AI memang bisa membantu — mendeteksi anomali dalam daftar penerima, memproses pemutakhiran data dari ribuan desa sekaligus, atau mengidentifikasi duplikasi yang tidak mungkin dilacak secara manual. Dalam kapasitas itu, AI adalah asisten yang berharga. Tapi asisten berbeda dengan hakim.
Keputusan tentang siapa yang layak menerima bantuan sosial adalah keputusan yang menyentuh martabat manusia. Ia mengandung pertimbangan yang tidak bisa dirangkum dalam variabel numerik: sejarah hidup seseorang, kondisi yang tidak terdokumentasi, kerentanan yang tidak terlihat di permukaan data. Menyerahkan keputusan itu sepenuhnya kepada mesin bukan hanya berisiko secara teknis — ia juga merupakan pernyataan yang sangat kuat tentang bagaimana negara memandang warganya yang paling susah.
Yang benar-benar dibutuhkan bukan pilihan antara AI atau tidak. Yang dibutuhkan adalah komitmen yang jauh lebih mendasar: membersihkan data dari bawah, membangun mekanisme banding yang nyata dan mudah diakses, memastikan ada manusia yang bertanggung jawab — bukan sekadar mesin yang bisa disalahkan — di setiap keputusan besar. Dan yang paling penting: menjamin bahwa transparansi bukan sekadar jargon, tapi kenyataan yang bisa dirasakan warga.
Teknologi yang baik adalah teknologi yang melayani manusia, bukan menggantikan penilaian manusia atas sesama manusia. Kita boleh optimis pada potensi AI. Tapi optimisme buta pada algoritma, di negara yang data kependudukannya belum beres, adalah kemewahan yang tidak bisa kita bayar dengan nasib jutaan keluarga miskin.
Karena pada akhirnya, pertanyaannya bukan seberapa canggih mesinnya. Pertanyaannya adalah: seberapa serius kita ingin bersungguh-sungguh dalam soal keadilan?