Roket di Tel Aviv, Warung Sebelah Rumah yang Ikut Gosong
Mahasiswa yang tertarik pada isu ekonomi dan kebijakan publik, Sedang berkuliah di Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Kristina Gres Situmorang tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Pernahkah Anda berdiri di depan kasir minimarket, lalu terkejut melihat harga minyak goreng atau mi instan yang tiba-tiba naik tanpa pemberitahuan? Sebagian besar dari kita mungkin langsung menggerutu dan menyalahkan "pedagang yang nakal" atau "pemerintah yang tidak becus." Jarang sekali kita berpikir bahwa penyebabnya bisa jadi adalah roket-roket yang diluncurkan di langit Tel Aviv atau drone yang melintas di atas Selat Hormuz, ribuan kilometer jauh dari dapur kita.
Inilah ironi zaman globalisasi: konflik yang terjadi di belahan dunia lain bisa hadir diam-diam ke meja makan kita, menggerogoti isi dompet, dan merongrong daya beli jutaan rakyat Indonesia.
Selat Hormuz dan Harga Bensin di SPBU Depan Rumah
Ketegangan antara Iran dan Israel dalam beberapa tahun terakhir bukan sekadar drama geopolitik yang enak ditonton di layar televisi. Ini adalah ancaman nyata terhadap aliran minyak dunia. Sekitar 20 persen dari total pasokan minyak mentah global melewati Selat Hormuz — jalur laut sempit yang diapit Iran di utara dan Oman di selatan. Ketika situasi memanas di kawasan itu, para pedagang minyak di pasar internasional langsung bergerak: harga naik, bahkan sebelum satu tetes pun tumpah.
Harga minyak mentah dunia yang melonjak berarti biaya produksi energi ikut merangkak naik. Indonesia, meski memiliki cadangan minyak sendiri, tetap merupakan net importer — kita mengimpor lebih banyak dari yang kita produksi. Ketika harga minyak global bergejolak, subsidi energi membengkak, anggaran negara tertekan, dan pada akhirnya masyarakatlah yang merasakan imbasnya: harga BBM nonsubsidi naik, ongkos transportasi meningkat, dan biaya logistik membubung.
Kenaikan ongkos logistik bukan angka abstrak di laporan ekonomi. Ia adalah selisih harga antara cabai yang dipanen di Jawa Tengah dengan cabai yang tiba di pasar Pasar Minggu, Jakarta. Ia adalah alasan mengapa harga telur, ayam, dan sayuran bisa naik serentak dalam waktu singkat meski tidak ada bencana alam, tidak ada gagal panen.
Inflasi yang Merayap Masuk ke Rumah Tangga
Ekonom menyebutnya imported inflation — inflasi yang bukan lahir dari dalam negeri, melainkan diimpor bersama dengan barang dan energi dari luar. Indonesia sangat rentan terhadap fenomena ini karena struktur ekonominya masih bergantung pada bahan baku impor untuk industri manufaktur, energi fosil untuk pembangkit listrik, serta komoditas pangan tertentu seperti gandum dan kedelai.
Konflik di Timur Tengah memperburuk situasi ini dari dua arah sekaligus. Pertama, harga energi naik sehingga biaya produksi di semua sektor ikut terkerek. Kedua, ketidakstabilan geopolitik mendorong penguatan dolar AS sebagai safe haven currency, yang pada gilirannya melemahkan rupiah. Rupiah yang lemah membuat harga barang impor semakin mahal dalam denominasi lokal — sebuah lingkaran setan yang berdampak langsung pada harga barang di warung-warung tradisional.
Bagi kelas menengah ke bawah, yang porsi pengeluaran terbesarnya adalah kebutuhan pokok, kenaikan harga sekecil apa pun terasa seperti pukulan keras. Mereka tidak punya bantalan tabungan yang cukup untuk menyerap guncangan. Ketika harga beras naik dua ribu rupiah per kilogram, itu bukan sekadar angka — itu adalah satu porsi lauk yang harus dikurangi.
Pemerintah di Persimpangan Jalan
Pemerintah Indonesia tentu tidak tinggal diam. Berbagai instrumen kebijakan telah dan terus digunakan: subsidi BBM dipertahankan meski menguras APBN, operasi pasar digelar untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok, dan Bank Indonesia berupaya menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi pasar.
Namun, semua langkah itu mengandung trade-off yang tidak mudah. Mempertahankan subsidi BBM dalam jangka panjang berarti anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus bersaing ketat. Menaikkan suku bunga untuk mempertahankan rupiah bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah seperti sedang bermain sulap di atas tali — setiap keputusan punya konsekuensi yang harus ditanggung, dan seringkali yang menanggungnya paling berat adalah kelompok masyarakat yang paling rentan.
Tantangan ini diperparah oleh fakta bahwa Indonesia tidak punya banyak kendali atas variabel eksternal tersebut. Kita bukan anggota OPEC, kita bukan pemain utama di pasar minyak global, dan kita tidak punya pengaruh signifikan atas keputusan politik di Teheran maupun Tel Aviv. Kita hanya bisa bersiap dan beradaptasi.
Sudah Saatnya Kita Jangan Pura-Pura Tidak Tahu
Ada kebiasaan buruk yang perlu kita akui bersama: kita sering memandang konflik internasional sebagai hiburan berita malam semata. Kita menonton, berkomentar di media sosial, lalu menutup ponsel dan tidur — seolah semua itu terjadi di planet lain. Padahal, globalisasi sudah menghapus batas antara "sana" dan "sini" dalam hal ekonomi.
Kesadaran ini penting bukan untuk membuat kita cemas atau paranoid, melainkan agar kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak — sebagai konsumen, sebagai pemilih, dan sebagai warga negara. Ketika memahami bahwa harga minyak goreng terhubung dengan dinamika geopolitik Timur Tengah, kita akan lebih kritis dalam menilai kebijakan energi nasional, lebih sabar dalam memahami fluktuasi harga, dan lebih cermat dalam mendukung program-program yang benar-benar memperkuat ketahanan ekonomi dalam negeri.
Jalan Menuju Ketahanan Ekonomi
Pada akhirnya, solusi jangka panjang bukan terletak pada kemampuan merespons krisis, melainkan pada kemampuan mengurangi kerentanan terhadapnya. Indonesia perlu mempercepat transisi energi menuju sumber-sumber terbarukan yang melimpah di dalam negeri — matahari, angin, panas bumi, dan air. Bukan hanya demi lingkungan, tetapi demi kedaulatan energi yang tidak tersandera oleh gejolak di Selat Hormuz.
Di sisi pangan, diversifikasi konsumsi dan penguatan ketahanan pangan lokal harus menjadi agenda serius, bukan sekadar slogan kampanye. Mengurangi ketergantungan pada gandum impor dengan mengembangkan produk pangan berbasis sumber daya lokal seperti sorgum, singkong, atau sagu adalah langkah konkret yang sudah lama ditunggu realisasinya.
Konflik Iran–Israel mungkin tidak akan selesai dalam waktu dekat. Timur Tengah telah menjadi kawasan yang bergolak selama puluhan tahun, dan tidak ada tanda-tanda situasi akan membaik secara dramatis dalam waktu singkat. Yang bisa kita kendalikan adalah seberapa tangguh ekonomi kita ketika badai itu datang lagi — dan berdasarkan sejarah, ia selalu datang lagi.
Maka, ketika melihat harga di pasar naik lagi besok pagi, mungkin inilah saat yang tepat untuk bertanya: apa yang sedang kita lakukan agar dapur Indonesia tidak terus-menerus ikut bergolak setiap kali Timur Tengah memanas?