Nganggur Katanya Healing, Kenapa Malah Makin Cemas?

Alumni Filsafat Universitas Indonesia Inisiator Forum Musyawarah Kebangsaan Penulis Buku "Indonesia Di Kepala Gue"
ยทwaktu baca 5 menit
Tulisan dari Dwi Gema Kumara tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Di Indonesia, ada semacam kesepakatan tak tertulis: kalau lagi nganggur, jangan panik, healing dulu aja. Nonton drakor, minum kopi kekinian, posting story "grateful for today" padahal isi rekening cuma cukup buat parkir motor. Frasa "healing" jadi mantra ajaib buat menutupi kenyataan bahwa jutaan anak muda sebenarnya sedang panik luar biasa soal masa depan. Ironinya, semakin banyak healing, semakin banyak juga yang diam-diam konsultasi ke psikolog karena cemas belum dapat kerja. Rebahan ternyata bukan solusi, cuma jeda sebelum overthinking babak dua.
Coba lihat data biar nggak cuma baper doang. Badan Pusat Statistik mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka per Mei 2026 ada di angka 4,65 persen, turun tipis 0,03 poin dibanding Februari 2026. Kedengarannya membaik, tapi angka ini menutupi cerita yang jauh lebih runyam di baliknya. Sebab penurunan setengah persen ini nggak dirasakan merata oleh semua kelompok usia, apalagi oleh generasi yang katanya paling melek teknologi dan paling rajin ikut kelas "personal branding" di media sosial: Gen Z.
Faktanya, Gen Z justru jadi penyumbang pengangguran tertinggi. Per November 2025, kelompok usia 15-24 tahun mencatat tingkat pengangguran 16,26 persen, jauh di atas rata-rata nasional. Lulusan SMK bahkan menempati posisi teratas dengan 8 persen, disusul lulusan SMA 6,35 persen. Ironis, karena sekolah vokasi dibangun justru untuk mencetak lulusan siap kerja. Rupanya "siap kerja" versi kurikulum dan "siap kerja" versi perusahaan itu dua alam semesta berbeda yang belum pernah saling say hai satu sama lain.
Bagi yang beruntung dapat kerja pun belum tentu aman dari drama. Asosiasi pengusaha mencatat sekitar 60 persen tenaga kerja Indonesia masih berkutat di sektor informal alias kerja serabutan tanpa jaminan sosial jelas. Status "sudah bekerja" di data BPS bisa saja berarti jualan online tanpa omzet stabil, atau nyambi ojek daring sambil nunggu panggilan interview yang tak kunjung datang. Definisi "bekerja satu jam seminggu" saja sudah cukup untuk lolos dari status pengangguran, walau dompet tetap menjerit kelaparan.
Nah, di titik inilah pengangguran mulai berciuman mesra dengan isu kesehatan mental. Survei Deloitte terhadap Gen Z Indonesia mencatat 91 persen mengaku mengalami stres terkait pekerjaan, sementara kekhawatiran soal pengangguran ada di urutan kedua sesudah biaya hidup, mengalahkan kecemasan soal perubahan iklim sekalipun. Masuk akal, sebab bumi boleh saja memanas perlahan, tapi tekanan psikologis karena belum dapat kerja terasa jauh lebih cepat membakar. Healing jadi susah kalau sumber kecemasannya justru struktural, bukan cuma soal mindset yang katanya kurang bersyukur.
Data resmi soal gangguan mental pun tak kalah bikin dahi berkerut. Survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey mencatat sekitar satu dari dua puluh remaja usia 10-17 tahun didiagnosis mengalami gangguan mental dalam setahun terakhir. Angka ini belum menghitung yang gejalanya ada tapi belum pernah periksa, entah karena stigma, biaya, atau sekadar mikir "ah nanti juga sembuh sendiri". Rentang usia itu persis irisan dengan mereka yang sebentar lagi harus lulus sekolah dan bertarung memperebutkan lapangan kerja yang makin sempit.
Nah, ini bagian yang paling gemas: pemerintah kerap sibuk memoles angka TPT jadi "membaik", tapi lupa membenahi layanan yang menampung dampaknya. Rasio psikiater di Indonesia cuma 1 berbanding 200 ribu penduduk, jauh dari standar WHO yang mensyaratkan 1 banding 30 ribu, dan baru sekitar 40-60 persen puskesmas yang punya layanan kesehatan jiwa. Anggaran dan tenaga ahlinya pun menumpuk di kota besar, sementara daerah lain harus puas dengan satu psikolog untuk satu provinsi. Kalau negara serius bilang generasi muda itu aset bangsa, kenapa layanan buat menjaga kewarasan mereka justru ditaruh di prioritas nomor sekian?
Sayangnya, alih-alih membenahi struktur, solusi yang beredar di internet kadang cuma seputar self reward dan afirmasi positif. Belum dapat kerja? Coba manifestasi. Masih nganggur? Mungkin belum "align" sama semesta. Padahal semesta nggak pernah wawancara kerja, HRD yang wawancara, dan HRD nggak peduli seberapa positif auramu kalau posisi yang dibuka cuma satu untuk seribu pelamar. Toxic positivity semacam ini justru menambah beban, karena orang yang gagal dapat kerja jadi merasa gagal juga secara mental, gagal kuadrat, dua kali lipat kecewa pada diri sendiri.
Bukan cuma keluhan anak muda di media sosial, forum sekelas World Economic Forum pun ikut menyorot. Dalam Global Risks Report 2026, pengangguran dan terbatasnya kesempatan ekonomi disebut sebagai salah satu ancaman utama yang harus diwaspadai Indonesia sepanjang 2026 hingga 2028. Jadi ini bukan drama pribadi anak Gen Z yang katanya "kurang usaha" seperti sering dituduhkan generasi sebelumnya, melainkan persoalan struktural berskala global yang kebetulan mendarat paling keras di kepala orang-orang yang paling muda dan paling belum siap menanggung bebannya sendirian.
Kalau mau jujur, solusinya bukan sekadar workshop "cara menulis CV yang menarik HRD" untuk yang keseratus kali, apalagi cuma seremoni Hari Kesehatan Jiwa Sedunia setahun sekali. Perlu keselarasan nyata antara kurikulum vokasi dan kebutuhan industri, perluasan lapangan kerja formal, serta anggaran dan tenaga kesehatan mental yang benar-benar ditambah dan disebar merata, bukan cuma dijanjikan lewat target persentase puskesmas yang molor tiap tahun. Tanpa keberanian mengubah prioritas anggaran, angka TPT boleh saja turun di atas kertas, tapi jumlah orang yang diam-diam kewalahan menahan cemas tetap naik di lapangan.
Jadi lain kali dengar ada yang bilang "nganggur santai aja, healing dulu", boleh jadi itu bukan flexing gaya hidup, melainkan mekanisme bertahan dari sistem yang belum ramah pada mereka yang baru mulai mencari jalan. Healing boleh, rebahan juga sah, tapi jangan sampai jadi tirai penutup masalah yang sebenarnya butuh solusi kebijakan, bukan cuma quotes motivasi di linimasa. Karena kalau dibiarkan terus begini, generasi yang katanya paling produktif di sejarah Indonesia justru bisa jadi generasi yang paling lelah sebelum sempat benar-benar memulai.
