Inkonsistensi Amerika dalam Resolusi PBB serta Pembelaannya terhadap Israel

(Nikky Haley, Dubes Besar Amerika Serikat untuk PBB dalam rapat dewan keamanan PBB)

Pada bulan Desember 2017, Amerika Serikat secara resmi telah mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Pernyataan kebijakan negara julukan Paman Sam itu sangat nekat dan tidak bertanggung jawab dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Lalu mengapa Amerika Serikat dapat melakukan itu?

Dikarenakan Amerika Serikat telah menjadi kekuatan militer, ekonomi, sosial, dan politik yang dominan di dunia, dan adalah salah satu pencetus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) . AS juga adalah salah satu donator terbesar di PBB, belum lagi menjadi tuan rumah Markas Besar PBB di New York City. (UNGA, 2017)

Dengan kegagalan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) untuk mempertahankan kedamaian sejak perang dunia pertama, dibuatlah organisasi internasional PBB dengan penambahan badan baru yaitu dewan keamanan dengan mekanisme veto. Dari sinilah konflik antara anggota permanen dewan keamanan khususnya Amerika Serikat, telah mengkhawatiri dunia internasional. Disini adalah dimana negara Isreal dapat melakukan sesukanya dan mendapat dukungan tak terbatas dari AS.

Salah satu pembahasan yang dapat kita bicarakan adalah, pembelaan Amerika Serikat terhadap Israel pada hampir setiap resolusi PBB yang diajukan, juga inkonsistensinya Amerika Serikat dalam memastikan pemerintahan Israel untuk mematuhi resolusi PBB terkait Isreal.

(Presiden Donald Trump serta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu)

Salah satu isu yang tentunya sudah umum bagi masyarakat adalah konflik antara bangsa Palestina dan Israel, Konflik ini bisa dibilang sebagai salah satu konflik yang bersifat kontroversial dan menganut isu-isu SARA. Konflik ini sudah bermunculan sejak pertengahan abad ke 20 , dimana total kedua belah pihak telah mengalami kerugian secara bersamaan sehingga membuat pengungsi asal palestina mencapai 5,149,742 yang berada di negara-negara seperti Lebanon, Suriah, Jordan, Mesir dll, hal ini telah didata oleh badan PBB-UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) pada 2015. (UNRWA.,2015)

Tidak lama kemudian, Sejak kenaikan jabatan Presiden Donald Trump, sejumlah kebijakan-kebijakan beliau telah di kritik dan sangat bertentangan dengan dunia internasional dan salah satunya adalah kebijakanya mengenai status kota Yerusalem yang jelas membuat pembicaraan damai antara Israel dan Palestina semakin sulit. Hal ini sudah melanggar General Assembly Resolution 181 (II) paragraph 3 “ Independent Arab and Jewish States and the Special International Regime for the City of Jerusalem”. (A/RES/181(II) ,1947)

Pada UNGA Resolution 303 yaitu lanjuatan dari General Assembly Resolution 181 pada 1949, yang menegaskan bahwa Yerusalem didirikan sebagai sebuah corpus seperatum di bawah rezim internasional khusus yang akan dikelola oleh PBB (A/RES/181(II) ,1947), Amerika Serikat menganggap resolusi tersebut tidak lagi layak setelah Israel dan Yordania mendirikan sebuah kehadiran politik di kota tersebut. Padahal alasan itu seharusnya tidak penting dikarenakan PBB dapat mengirimkan pasukan perdamaian untuk menghapai itu, dan khususnya dewan keamanan mempunyai hak itu. Sejak saat itu posisi AS adalah status terakhir Yerusalem dipecahkan melalui negosiasi, dan tidak mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel sebelum pengumuman Presiden Donald Trump pada tanggal 6 Desember 2017. (Landler, M.,2017)

(Duta besar AS untuk PBB Nikki Haley serta Duta besar Israel Danny Danon)

Posisi Amerika Serikat serta hubungan akrabnya dengan Israel jelas bersifat kontradiktif dalam berbagai resolusi mengenai Isreal, seperti Resolution 465 dan 476 yang telah diadopsi oleh Dewan keamanan pada 1980. (Moore, J., 2014) Resolution 465 tersebut mengenai pendudukan ilegal Israel terhadap wilayah Palestina di Tepi Barat, Gaza, Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan Suriah. Di antara ketentuan lainnya di dalamnya, Resolusi tersebut mengecam kebijakan Israel untuk menetapkan bagian-bagian penduduknya dan Imigran baru di wilayah-wilayah tersebut serta pelanggaran mencolok terhadap Geneva convention ke empat sehubungan dengan perlindungan orang-orang sipil (Geneva Convention IV,1949) pada saat perang dan juga merupakan penyumbatan serius untuk mencapai perdamaian komprehensif, yang adil di Timur Tengah.

Dan pada 26 tahun terakhir, Israel telah secara terbuka melanggar resolusi ini dan masih terus membangun pemukiman baru secara ilegal di Wilayah Pendudukan Palestina. AS mendukung dan mendanai pemerintah Israel yang melakukannya, dan PBB maupun dunia Internasional tidak mengambil tindakan untuk membawa Israel ke dalam pemenuhan yang dapat dilakukan dengan menjatuhkan sanksi yang cukup berat untuk memaksa Israel menghentikan pembangunan permukiman baru, membongkar yang ada yang dan memberikan restitusi kepada orang-orang Palestina dan Suriah atas kerugian yang ditimbulkannya.

Salah satu hal yang dapat kita lihat adalah pada bulan September 2004, Dewan Keamanan mengeluarkan Resolution 1559, yang disponsori oleh AS dan Prancis, yang meminta Suriah untuk menarik pasukan militernya dari Lebanon dan berhenti melakukan intervensi dalam proses politik Lebanon. (United Nations ,2004). Ini juga menuntut semua milisi Lebanon dan non-Lebanon melucuti senjata dan membubarkan diri. Setelah pembunuhan mantan Perdana Menteri Lebanon Rafik Hariri, pada Februari 2005. (CBC Investigation, 2010)

Nah ironinya, walaupun Suriah merupakan salah satu negara yang membenci AS tetapi Suriah tunduk pada tekanan internasional dan sepenuhnya memenuhi resolusi tersebut pada bulan April. Dengan melakukan hal itu, ia mengakhiri pendudukan 29 tahun bagian negara yang dikontrolnya. Aksi Suriah tersebut tidak mendapat pujian atau pun kredit dari negara-negara barat bahkan AS sebagai sponsor resolusi itu. Lalu, pertanyaanya sederhana, mengapa Israel dan Amerika serikat tidak bisa mengikuti aksi Suriah tersebut dalam implementasi resolusi PBB?

(Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat)

Dan salah satu contoh dukungan tak terbatas oleh AS adalah, pada saat Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat memilih untuk secara tanpa syarat mendukung agresi ilegal Israel terhadap masyarakat Palestina dan Lebanon (Voters for Peace, 2006) pada tanggal 20 Juli, Padahal bukti serta secara terbuka sudah jelas terlihat tetapi mereka mimilih untuk menyampingkan hal itu. Seiring dengan Inkonsistensi, resolusi Kongres tersebut melanggar Piagam PBB dengan mengklaim dengan tidak benar bahwa Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri berdasarkan Pasal 51 dan dengan demikian hanya menyebabkan menghancurkan infrastruktur Lebanon dan membunuh warga sipil yang tidak berdosa untuk melakukannya.

Dan sekarang pertanyaan yang belum terjawab adalah berapa lama lagi dunia internasional serta organisasi Internasional mentoleransi dan dapat membuat sebuah kebijakan untuk menghadapi Inkonsistensi Amerika Serikat tersebut?

Kumail Bagus Afzal

Mahasiswa Bina Nusantara

Jurusan Hubungan Internasional

Referensi:

A/RES/181(II) of 29 November 1947. (1947). Unispal.un.org. Retrieved 1 March 2018, from https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7F0AF2BD897689B785256C330061D253

CBC Investigation, (2010). Who killed Lebanon's Rafik Hariri?CBC News. Retrieved 1 March 2018, from http://www.cbc.ca/news/world/cbc-investigation-who-killed-lebanon-s-rafik-hariri-1.874820

Geneva Convention IV, (1949). Ihl-databases.icrc.org. Retrieved 1 March 2018, from https://ihl-databases.icrc.org/ihl/385ec082b509e76c41256739003e636d/6756482d86146898c125641e004aa3c5

Landler, M. (2017). Trump Recognizes Jerusalem as Israel’s Capital and Orders U.S. Embassy to Move. Nytimes.com. Retrieved 1 March 2018, from https://www.nytimes.com/2017/12/06/world/middleeast/trump-jerusalem-israel-capital.html

Moore, J. (2014). The Arab-Israeli Conflict, Volume IV, Part I (pp. 722,768,770). Baltimore, Maryland: Project Muse.

UNGA. (2017). Committee on Contributions. New York: United Nations. Retrieved from General Assembly.

UNRWA. (2015) (p. 1,2). Jerusalem. Retrieved from https://www.unrwa.org/sites/default/files/unrwa_in_figures_2015.pdf

United Nations (2018), FAIR PRESIDENTIAL ELECTION IN LEBANON; CALLS FOR WITHDRAWAL OF FOREIGN FORCES THERE | Meetings Coverage and Press Releases.

Voters for Peace, (2006): The power to end the war and prevent future wars of aggression. (2006). Votersforpeace.us. Retrieved 1 March 2018, from http://www.votersforpeace.us/news/fpif_7_22_06.html