1.824 Perumahan Jabodetabek Belum Terlayani Angkutan Umum

Bus Transjakarta melintas di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (9/4/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata serta Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, mengatakan masih ada 1.824 perumahan di kawasan Jabodetabek yang belum terlayani angkutan umum.

Djoko menjelaskan mengacu pada target Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ), pergerakan orang yang menggunakan angkutan umum massal di Jabodetabek mencapai 60 persen di akhir 2029.

Dia mencatat, ada 2.010 perumahan yang terdiri dari 268 perumahan kelas menengah (Rp 1 miliar-2 miliar) dan 1.584 perumahan kelas bawah (kurang dari Rp 1 miliar). Di Jakarta, terdapat 26 perumahan kelas menengah dan 2 perumahan kelas bawah.

Dalam jangka pendek, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menargetkan perumahan kelas menengah ke atas yang jumlahnya 158 kawasan (harga per unit rumah di atas Rp 2 miliar), telah terlayani oleh fasilitas Layanan angkutan umum JRC (Jabodetabek Residence Connexion), sedanggkan saat ini layanan JRC baru ada di 23 perumahan kelas atas, atau hanya 19,7 persen.

Menurutnya, untuk perumahan kelas atas di DKI Jakarta, 30 perumahan tidak memerlukan penyediaan rute JRC dengan asumsi bahwa jaringan layanan angkutan umum di DKI Jakarta sudah sangat masif, pasalnya layanan Transjakarta sudah dapat mengcover 88,2 persen wilayah Kota Jakarta.

Sementara di luar Jakarta, terdapat 117 perumahan yang belum dilayani oleh rute JRC (80,3 persen), sehingga dia menilai diperlukan upaya pengembangan rute baru.

Penumpang berjalan di samping angkutan Jak Lingko di Tanah Abang, Jakarta, Kamis (22/7/2021). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

"Jadi, tersisa 1.824 perumahan, 242 perumahan kelas menengah dan 1.582 perumahan kelas bawah, yang harus dilayani angkutan umum," kata Djoko dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/5).

Adapun dalam Grand Desain Pengembangan Angkutan Umum Jabodetabek (2024), diperkirakan terdapat total lebih 75 juta pergerakan antar kecamatan di Jabodetabek setiap harinya. Dari jumlah pergerakan yang masif tersebut, ada sembilan layanan angkutan umum berbasis jalan dan rel yang bersifat commuting dengan 6.583 simpul transportasi.

Berdasarkan cakupan pelayanan transportasi publik sejauh 500 meter dari titik simpul, angkutan umum yang ada saat ini berpotensi melayani 7,97 juta atau 25,18 persen penduduk Jabodetabek. Dari 7,97 juta penduduk itu, 7,3 juta jiwa di antaranya atau lebih dari 65 persen penduduk DKI Jakarta berpotensi dilayani oleh angkutan umum massal di wilayah Jakarta.

"Sementara untuk wilayah Bodetabek, hanya 656.000 jiwa atau kurang dari 5 persen penduduk Bodetabek yang berpotensi terlayani oleh angkutan umum massal. Upaya peningkatan layanan transportasi publik ini secara tidak langsung juga akan memperbaiki kualitas udara," kada Djoko.

Pengamat Transportasi Universitas Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno. Foto: Aris Wasita/ANTARA

Djoko mencatat, pada tahun 2023 angkutan umum di Jabodetabek mengangkut sebanyak 2.454 juta penumpang per hari. Kecenderungan jumlah penumpang angkutan umum di Jabodetabek, jumlah penumpang Transjakarta mencapai 1,17 per hari.

Kemudian disusul KRL sebanyak 952.000 penumpang, MRT 278.955 penumpang, LRT Jabodebek 29.971 penumpang, LRT Jakarta 2.749 penumpang, Transjabodetabek 1.924 penumpang, JR Connection 7.717 penumpang dan layanan Bus Trans Pakuan di Bogor 11.317 penumpang.

"Terciptanya sistem transportasi perkotaan berbasis angkutan umum massal yang terintegrasi menjadi satu strategi utama meretas tantangan transportasi di Jabodetabek saat ini, yaitu tingginya penggunaan kendaraan pribadi, baik motor maupun mobil," pungkasnya.