10 Ribu Desa Dikerahkan untuk Produksi Padi Demi Makan Siang Gratis Prabowo

22 Februari 2024 13:39 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sujatmiko (tengah) saat mendatangi lokasi debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Foto: ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sujatmiko (tengah) saat mendatangi lokasi debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Foto: ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN), Budiman Sudjatmiko memperkirakan sekitar 10.000 desa dari total 74.961 desa dilibatkan memproduksi padi untuk memenuhi kebutuhan program makan siang gratis Prabowo-Gibran.
ADVERTISEMENT
Program ini akan dijalankan secara bertahap apabila Prabowo-Gibran resmi terpilih dalam Pilpres 2024. Desa akan diandalkan sebagai basis produksi komoditi dan kebutuhan bahan pangan untuk menyediakan makan siang dan minum susu gratis.
Selain itu, ribuan desa lainnya dilibatkan dalam pemenuhan kebutuhan sayur mayur, buah‐buahan hingga bumbu masak untuk penyediaan makan siang gratis.
“Sekitar 20.000 desa bisa membangun peternakan ayam pedaging dan petelur, penggemukan sapi serta usaha sapi perah,” kata Budiman dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (22/2).
Setiap tahunnya, program makan siang dan susu gratis tersebut memerlukan 6,7 juta ton beras, 1,2 juta ton daging ayam, 500 ribu ton daging sapi, 1 juta ton daging ikan, 4 juta kiloliter susu sapi segar serta berbagai kebutuhan sayur mayur dan buah‐buahan.
Capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menari setelah menyampaikan pidato dalam acara pemantauan hasil hitung cepat atau quick count di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2024). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS
Budiman memastikan program ini akan dibangun dengan format kolaborasi para pemangku kepentingan dalam sektor industri pangan nasional. Pembelanjaan hulu, hilirisasi komoditi pangan skala kabupaten, serta konsep Collaborative Farming melibatkan industri pangan nasional dalam implementasi program ini.
ADVERTISEMENT
“BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), UMKM dan Koperasi akan dikonsolidasikan untuk menyusun rantai pasok khusus penyediaan kebutuhan bahan pangan program ini,” ujarnya.
Sementara industri besar pangan nasional berperan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, serta penerapan teknologi pertanian. Sehingga production spillover yang dihasilkan dapat dinikmati oleh industri pangan tersebut secara efektif dan efisien.
Dengan pendekatan gotong royong produksi pangan tersebut, kebutuhan pembiayaan program dari sumber APBN dapat menghemat 40-50 persen jika hanya melakukan pembelanjaan hilir.
“Sehingga alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program ini diperkirakan sekitar Rp 50‐60 triliun saja,” lanjutnya.
Berdasarkan simulasi dan perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pakar Prabowo‐Gibran, program ini akan memerlukan pembiayaan skala penuh hingga Rp 450 triliun per tahun.
ADVERTISEMENT
“Diperkirakan secara bertahap program ini memerlukan pembiayaan sebesar Rp 100‐120 triliun pada tahun pertama pemerintahan Prabowo‐Gibran,” tutur Budiman.