100 Kampung Nelayan Merah Putih Rampung Dibangun

Ketua MPR Ahmad Muzani dan Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono beserta jajaran melakukan kunjungan ke Kampung Nelayan Merah Putih dalam Kunjungan Kerja Delegasi Pimpinan MPR ke Daerah Perbatasan Kab Natuna, Prov Kepulauan Riau, Rabu (30/9/2026). Foto: Nauval Pratama/kumparan

Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) mencatat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP) yang telah terealisasi sekitar 100 lokasi. Jumlah tersebut masih jauh dari target 1.269 KMNP yang ditargetkan terbangun pada 2026.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pembangunan 1.269 KMNP saat ini masih dalam proses konstruksi.

“100, sekarang udah 100. Sekarang yang 1.269 sedang dalam proses konstruksi,” kata Trenggono kepada kumparan di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta Pusat, Selasa (6/10).

Pemerintah sebelumnya menyiapkan anggaran sekitar Rp 10 triliun untuk pembangunan 1.269 KMNP tahun ini. Setelah target tersebut, pemerintah berencana membangun 1.000 KMNP pada 2027 dan kembali 1.000 lokasi pada 2028.

Trenggono mengatakan, kebutuhan anggaran pembangunan setiap KMNP berbeda-beda. Besaran anggaran disesuaikan dengan tema dan fungsi masing-masing lokasi.

video story embed

Untuk KMNP yang berfungsi sebagai hub, kebutuhan anggarannya berkisar Rp 8 miliar hingga Rp 11 miliar per lokasi. Sementara itu, KMNP yang berfungsi sebagai penyangga membutuhkan anggaran sekitar Rp 3 miliar hingga Rp 5 miliar per lokasi.

“Anggarannya bervariasi karena sesuai dengan tematik lokasi, jadi tidak sama,” imbuhnya.

Pemerintah juga menargetkan pembangunan 5.000 KMNP hingga 2029. Pembangunan KMNP ditujukan untuk memperkuat ekosistem usaha nelayan, terutama dalam penyimpanan dan pemasaran hasil tangkapan.

Fasilitas KMNP nantinya mencakup balai lelang, akses kapal, cold storage, bengkel, pabrik es, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Pemerintah juga menyiapkan koperasi nelayan untuk memperluas akses pasar bagi hasil tangkapan.