11 PLTU Milik PLN Nusantara Power Siap Ikut Perdagangan Karbon

Fasilitas Kelistrikan PLTU PLN. Foto: Dok. PLN

PT PLN Nusantara Power (PLN NP) memastikan siap mengikuti mekanisme perdagangan karbon subsektor pembangkit listrik mulai tahun 2023. Ada 11 PLTU milik perseroan yang terdaftar menjadi peserta perdagangan karbon fase pertama.

Perdagangan karbon baru berlaku untuk PLTU batu bara yang terhubung ke jaringan PT PLN (Persero) dengan kapasitas lebih besar atau sama dengan 100 megawatt (MW). Total ada 99 PLTU dari 42 perusahaan dengan kapasitas 33.569 megawatt (MW).

Secara bertahap, perdagangan karbon di subsektor pembangkit tenaga listrik pada fase kedua dan ketiga akan diterapkan pada pembangkit listrik fosil selain PLTU batu bara dan tidak hanya yang terhubung ke jaringan PT PLN (Persero).

Direktur Utama PT PLN Nusantara Power, Rully Firmansyah, menjelaskan pihaknya bahkan telah ikut serta dalam uji coba perdagangan emisi di Agustus 2021 melalui empat pembangkitnya.

Empat pembangkit tersebut, kata dia, aktif melakukan perdagangan karbon, tercatat volume perdagangan mencapai 2.000 ton CO2 ekuivalen (CO2e), carbon offset sebesar 4.300 CO2e, pembukaan aksi mitigasi PLTS 1 MW Cirata 828 ton CO2e, serta aktivitas finansial terkait rata-rata Rp 48.000 per ton CO2e

"Sedangkan untuk PLN NP sendiri memiliki 11 PLTU masuk dalam perdagangan ini, kami punya potensi beberapa pembangkit yang surplus dan beberapa pembangkit yang defisit emisi di 2023 ini yang harus kami siapkan juga mekanismenya, mana yang offset, trading, dan VCS," ujarnya di kantor Kementerian ESDM, Rabu (22/2).

Sejumlah pegawai PLN memasuki pembangkit listrik kapal atau Barge Mounted Power Plant (BMPP) Nusantara 1, di Desa Waai Pulau Ambon, Provinsi Maluku, Rabu (13/4/2022). Foto: FB Anggoro/ANTARA FOTO

Rully menuturkan, PLN NP juga telah memiliki tiga proyek untuk penyediaan sertifikat penurunan emisi (SPE), yaitu PLTGU Muara Karang dengan potensi 1,2 juta SPE, PLTU Renun, serta PLTA Sipansihaporas. Total potensi SPE yang bisa diperdagangkan Perseroan sebesar 1,5 juta ton CO2e.

Sementara untuk carbon management, dia berkata PLN Nusantara Power dan PLN Indonesia Power tidak ada alasan lagi untuk menggenjot hal ini, mengingat sudah ada dukungan dari pihak eksternal dan aturan yang kuat dari internal PLN.

"Ke depannya kami berharap perdagangan karbon ini bisa seperti komoditas lain di bursa ada trading, option, forward dan sebagainya dan ini peluang baru bagi kami yang bergerak di bidang emisi karbon," tutur Rully.

Berdasarkan catatan Rully, PLN NP saat ini mengelola pembangkit di seluruh Indonesia dengan total kapasitas (post wave 3) sebesar 23.712 MW pada tahun 2025 atau setara dengan Rp 400 triliun. PLN NP berkontribusi 32 persen dari kapasitas terpasang pembangkit secara nasional sebesar 73.736 MW.