13 PLTU Milik PLN Bakal Disuntik Mati

PLTU Sumsel-8 resmi beroperasi secara komersial. Foto: dok. PT Bukit Asam

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan 13 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang akan dipensiunkan lebih awal semuanya milik PT PLN (Persero).

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengungkapkan seluruh 13 PLTU tersebut memiliki kapasitas 4,8 gigawatt (GW) milik PLN.

"Ada sih 13, di situ banyak. Kan sering disampaikan tuh 4,8 gigawatt, itu yang milik PLN," ungkapnya saat ditemui di St Regis Jakarta, Rabu (21/8).

Dadan menjelaskan, pensiun dini PLTU merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan dan Penyediaan Tenaga Listrik.

Berdasarkan beleid tersebut, tidak sembarang PLTU yang bisa dipensiunkan lebih awal. Dadan menyebutkan beberapa kriterianya seperti umur, kinerja, efisiensi, hingga produktivitas.

"Jadi itu dilihat kita list dari umur, dari kinerja, dari emisinya semua. Jadi kita udah ada listnya tuh yang 13 itu. Kita sampai sekarang terus mencari dukungan," jelas Dadan.

Dadan memastikan pensiun dini 13 PLTU itu tidak akan berdampak negatif bagi masyarakat. Seperti adanya kenaikan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik, kekurangan pasokan listrik, hingga membebani anggaran pemerintah.

"Jadi kira-kira tiga hal itu yang kita jaga. Mana support-nya dari negara maju, dari luar yang bisa membuat kita bisa menjalankannya itu menjadi lebih sesuai dengan kemampuan kita," tandasnya.

Meskipun tidak menyebutkan secara rinci, Dadan mencontohkan beberapa PLTU yang masih dalam antrean pensiun dini tersebut yakni PLTU Paiton, PLTU Ombilin, dan PLTU Suralaya.

"Ada Paiton ya, Paiton tuh kalau enggak salah 2029," ucap Dadan.

Suasana di PLTU Paiton. Foto: Dok. PLN

Dadan juga enggan mengungkapkan lebih lanjut terkait peta jalan target pensiun dini masing-masing PLTU. Sebab, pemerintah masih harus menghitung keekonomian dari aksi korporasi tersebut.

"Kita ini belum menentukan. Ini harus dipensiuninnya kapan, itu belum. Karena itu nanti basisnya tuh kepada keekonomian. Kalau kita pensiunkan 5 tahun lebih awal, itu berbeda dengan kalau kita pensiunkan 8 tahun lebih awal," tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan ada 13 unit PLTU yang berpotensi pensiun dini yang memiliki kapasitas sebesar 4,8 gigawatt (GW) dan 66 juta ton CO2.

“Hasil dari studi mengenai coal retirement kita itu ada tiga studi, dari kita sendiri, lalu dari ITB, lalu dari UNOPS. Dari tiga ini kita identifikasi bareng semua, kita rangkum bahwa kita punya 13 list dari PLTU di luar Cirebon,” ujar Eniya saat ditemui di Kementerian ESDM, Selasa (20/8).

Eniya mengungkapkan, 13 unit PLTU yang berpotensi pensiun lebih cepat dari rencana awal sudah termasuk PLTU Suralaya di Cilegon, Banten. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan juga telah mengungkapkan rencana penutupan PLTU Suralaya.

Rencana penutupan PLTU Suralaya ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong ekosistem kendaraan listrik di tanah air hingga kebijakan ganjil genap. Tak hanya LTU Cirebon-1, Eniya mengatakan PLTU Ombilin di Sijantang Koto, Sumatra Barat juga termasuk yang ada di dalam daftar 13 PLTU yang akan dipensiunkan.

"Kalau kita suggest Ombilin itu termasuk yang tercepat dimusnahkan aja bisa tuh. Karena di situ tidak ada gangguan masalah sosial penduduknya yang sudah nggak pakai terus enggak ada pekerjanya gitu," katanya

Menurutnya, 13 unit PLTU tersebut juga nantinya akan mati dengan sendirinya pada tahun 2030, karena sudah terlalu tua.