154 Kawasan Transmigrasi Bakal Terintegrasi dengan Industri
·waktu baca 3 menit
PerbesarPemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 1,8 triliun tahun ini untuk mengembangkan 154 kawasan transmigrasi. Program tersebut diarahkan agar kawasan transmigrasi tidak hanya menjadi pemukiman baru, tetapi juga terintegrasi dengan kegiatan industri.
Langkah ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Perindustrian, yang turut disaksikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, Jumat (26/9).
Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman, menjelaskan arah kebijakan transmigrasi kini tidak lagi sebatas memindahkan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain.
Kata dia, program transmigrasi sudah berevolusi menjadi upaya membangun manusia sekaligus kawasan ekonomi.
"Transmigrasi tidak lagi sekadar memindahkan penduduk, tetapi membangun manusia, tidak lagi hanya membangun kawasan permukiman, tetapi membangun kawasan ekonomi. Tidak lagi tradisional dan konvensional, tetapi berbasis data riset dan sains,” ujar Iftitah di Gedung Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta Pusat.
Iftitah menyebut, dari 154 kawasan transmigrasi, pengembangan akan dilakukan bertahap. Sejumlah kawasan baru ditetapkan di Tanjung Banon (Batam), Rempang, dan Galang. Sementara di Morotai, sektor yang didorong adalah industri perikanan.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman tersebut tidak boleh berhenti pada tataran seremonial. Dia meminta kolaborasi tindak lanjut lewat penyusunan roadmap yang jelas dengan kerangka waktu dan target terukur.
"Ya mungkin suatu saat atau dalam waktu dekat seharusnya, kita bisa buat roadmap, karena kalau kita bicara soal roadmap itu artinya ada time frame, ada timeline yang terlibat,” katanya.
Menperin juga mengusulkan adanya quick wins dan low hanging fruit dengan memilih kawasan transmigrasi yang paling siap. Ia mendorong keterlibatan Himpunan Kawasan Industri (HKI) agar konsep kerja sama dapat langsung diimplementasikan.
"Yang akan kita lakukan adalah membawa investor, membawa kemudian kawasan industri untuk melihat, untuk mengeksplore sejauh mana kawasan-kawasan transmigrasi yang memang siap, yang bisa untuk bisa kita jadikan lahan yang lebih produktif," kata Agus Gumiwang.
Contoh di NTT dan Rencana Pilot Project
Sebagai gambaran, Menko Infrastruktur Agus Harimurti menyinggung kawasan transmigrasi di Melolo, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan teknologi dan riset selama tujuh tahun, lahan kering berbatu berhasil diubah menjadi perkebunan tebu lengkap dengan pabrik gula modern.
"Justru dengan teknologi inovasi bisa mengubah, menghancurkan batu-batu tadi kemudian menjadi tanah yang subur untuk perkebunan tebu yang kemudian diolah menjadi gula setelah itu bisa diproduksi dengan baik dan dipasarkan dan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan di NTT tapi juga kawasan timur Indonesia bahkan di kawasan lainnya," jelas Agus Harimurti.
Agus menilai pengalaman tersebut bisa dijadikan pilot project untuk memperkuat integrasi transmigrasi dengan industri.