RI-China Sepakat Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Rp 18,2 T
PerbesarADVERTISEMENT
Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo, mengungkapkan pihak konsorsium Indonesia dan China telah menyepakati total pembengkakan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
ADVERTISEMENT
Pria yang akrab disapa Tiko ini membeberkan total pembengkakan biaya yang disepakati mencapai USD 1,2 miliar atau setara dengan Rp 18,2 triliun (kurs Rp 15.207 per dolar AS).
"Kemarin kami baru dari Beijing, kita sudah sepakat cost overrun yang disepakati oleh pihak Indonesia dan China, dan akan cair segera ke KCIC (PT Kereta Cepat Indonesia China)," ujarnya saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (13/2).
Adapun nilai kesepakatan tersebut hampir sama dengan hasil diaudit kedua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yaitu sebesar USD 1,44 miliar per September 2022.
Dengan potensi pembengkakan biaya sesuai audit BPKP, total biaya proyek atau project cost KCJB mencapai USD 7,5 miliar atau setara dengan Rp 117,2 triliun.
ADVERTISEMENT
Tiko melanjutkan, langkah selanjutnya setelah kesepakatan ini yaitu negosiasi pinjaman kepada China Development Bank (CDB).
Hal ini merujuk kepada hasil rapat Komite KCJB yang menyepakati angka pembengkakan biaya proyek agar dipenuhi oleh 25 persen ekuitas konsorsium China dan Indonesia, 75 persen sisanya berasal dari pinjaman atau utang.
"Kami sedang negosiasikan terms untuk pinjaman CDB untuk porsi loan-nya dan kami harap bisa selesai 1-2 minggu ini sehingga diharapkan nanti penyelesaian kereta cepat bisa sesuai jadwal Juni 2023," jelas Tiko.
Di sisi lain, Tiko juga mengungkapkan Penyertaan Modal Negara (PMN) PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp 3,2 triliun untuk keperluan pemenuhan porsi ekuitas sebesar 25 persen oleh konsorsium juga sudah cair di akhir periode 2022.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, Tiko pun menjelaskan beberapa penyebab pembengkakan biaya. Pertama, yang menjadi tantangan terbesar adalah pembangunan subgrade (tanah dasar) dan terowongan.
"Ada tunnel 4,6 km yang tanahnya runtuh dan harus diperbaiki, dan ada juga tunnel 2 yang harus diblasting karena tanahnya keras dan ada juga wilayah tanahnya longsoran sehingga harus ada penguatan dari sisi infrastruktur oleh WIKA," jelasnya.
Dia melanjutkan, penyebab lain adalah terkait pajak dari sewa tanah, lantaran semua tanah yang digunakan di proyek KCJB ini adalah tanah sewa. Lalu, masalah penyewaan sinyal GSM-R sebesar Rp 1,3 triliun yang tidak dicantumkan dalam rencana pembiayaan di awal.
Selain itu, ada juga biaya Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dengan PT PLN (Persero). Kemudian, pembangunan Stasiun di Halim untuk integrasi dengan LRT Jabodetabek, serta biaya relokasi Stasiun Walini ke Stasiun Padalarang juga tidak ada di rencana awal pembangunan.
ADVERTISEMENT
"Memang ada biaya-biaya yang tidak masuk di awal, sekarang kita sudah sepakati harus masuk ke biaya proyek karena pihak China mengira ini biaya pemerintah bukan biaya proyek. Ini kita sedang selesaikan negosiasinya agar bisa tuntas," pungkasnya.