2 Pejabat PCO Hadir di Konpers APBN KiTa, Simak Paparan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (30/4/2025). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Dua pejabat dari lingkaran Istana Negara turut hadiri konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2025 yang digelar di kantor Kementerian Keuangan, Rabu (30/4).

Berdasarkan pantauan kumparan, kedua pejabat itu berasal dari Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Salah satunya adalah Fritz Edward Siregar, Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi PCO, yang mengenakan seragam coklat lengkap dengan pin resmi. Satu lagi adalah Noudhy Valdryno, Juru Bicara PCO, yang hadir dengan batik berwarna dominan hijau.

Setelah berfoto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajaran Eselon I, Fritz dan Noudhy tampak serius mengikuti jalannya paparan kondisi APBN Maret 2025. Dalam sambutan pembukaannya, Sri Mulyani mengkonfirmasi kehadiran perwakilan Istana.

"Hari ini kita kedatangan tamu dari Istana," ujarnya.

Kehadiran pejabat PCO itu menandai babak baru dalam relasi Kementerian Keuangan dengan Istana, menyusul perubahan struktur pemerintahan pada era Presiden Prabowo Subianto. Melalui Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024, Kementerian Keuangan kini berada langsung di bawah koordinasi Presiden, tidak lagi melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian seperti pada masa pemerintahan Joko Widodo.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, sebelumnya sudah menjelaskan koordinasi Kemenkeu kini tidak lagi melewati Menko Perekonomian.

“Sekarang memang tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian. Tapi langsung di bawah presiden,” kata Deni kepada wartawan, Selasa (22/10/2024).

Langkah ini sejalan dengan gaya pemerintahan Presiden Prabowo yang ingin memangkas jalur birokrasi dan memperkuat kendali langsung atas kementerian strategis, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, Bappenas, dan Sekretariat Negara. Presiden tampaknya ingin memastikan bahwa arah kebijakan fiskal dan reformasi birokrasi bisa berjalan seirama tanpa hambatan koordinatif yang terlalu panjang.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengatakan, dirinya diminta lebih berperan aktif menjadi juru bicara bagi Presiden Prabowo Subianto untuk publik.

"Kita semua diharapkan menjadi juru bicara. Terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4).