3 Gubernur Tolak Perpanjangan Kontrak Tambang Nikel, Bos Vale Siap Dialog

Direktur Utama Vale Indonesia Febriany Eddy. Foto: Instagram/@ptvaleindonesia

Direktur utama PT Vale Indonesia Tbk (INCO), Febriany Eddy, menegaskan siap menerima dialog terkait penolakan tiga gubernur yang lahannya masuk dalam konsesi tambang nikel perusahaan.

Ketiga gubernur tersebut yakni Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura. Mereka menyampaikan keberatan saat rapat dengan Komisi VII DPR, Kamis (8/9).

Febriany menuturkan, pengembangan tambang nikel seperti di Blok Sorowako mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan Masyarakat (RIPM) jangka panjang hasil diskusi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan Vale.

"Kami akan memanggil semua stakeholder, berdialog untuk dapatkan konsensus untuk RIPM seperti apa? Karena pembangunan berkelanjutan harus melibatkan tiga elemen, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat," katanya usai Penandatanganan Heads of Agreement Sorowako HPAL Vale Indonesia dan Zhejiang Huayou Cobalt Company (Huayou) di Hotel Park Hyatt Jakarta, Selasa (13/9).

Dia pun berkomentar mengenai klaim para gubernur bahwa Vale Indonesia minim kontribusi kepada pendapatan daerah masing-masing. Menurut dia, besar kecil baik itu dari pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) relatif tergantung tolak ukur yang digunakan.

Penandatanganan Heads of Agreement Sorowako HPAL Vale Indonesia dan Zhejiang Huayou Cobalt Company (Huayou) di Jakarta, Selasa (13/9/2022). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Febriany menyadari tidak ada yang sempurna dari Vale Indonesia. Karena itu perusahaan akan sangat terbuka dengan dialog dan diskusi apa pun untuk mencari solusi bersama mengenai kontribusi daerah tersebut.

Dia mengatakan penerimaan negara dari pajak dan PNBP Vale Indonesia dalam 10 tahun terakhir mencapai Rp 16,6 triliun. Dia mengeklaim hal tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku.

"Saya tak mau bela diri dan defensif, nanti dibilang kalau ada lebih kurang dianggap kurang mungkin tolok ukurnya berbeda. Jika itu penyebabnya mari kita diskusi berdialog dan cari solusi agar lebih efektif," tegasnya.

Sementara itu, dia juga berkata pihaknya menerima dengan lapang dada segala penolakan dan pendapat dari pemerintah daerah. Meski begitu, dia berharap pemerintah bisa bantu memperbaiki dan mendukung perusahaan.

"Kalau berdebat kan enggak ada ujungnya. Lebih baik cari solusi bersama karena pemerintah perusahaan masyarakat harus masuk bersama di sini. Kami akui kami tak sempurna," pungkasnya.