3 Perbaikan Layanan BPJS Kesehatan Usai Iuran Naik

Petugas menata sejumlah kartu peserta BPJS Kesehatan, di kantor pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Bekasi, di Bekasi, Jawa Barat. Foto: ANTARA FOTO/Risky Andrianto

Iuran peserta BPJS Kesehatan naik per 1 Januari 2020 lalu, baik untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI), Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, serta Peserta Penerima Upah (PPU) badan usaha swasta maupun PPU pemerintah.

Namun kenaikan iuran itu diikuti dengan perbaikan layanan bagi peserta. Berikut kumparan merangkum peningkatan layanan yang sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan:

Fitur Baru di Aplikasi Mobile JKN

BPJS Kesehatan membuat aplikasi Mobile JKN pada 2017 lalu sebagai transformasi bisnis. Namun pada saat itu, fitur Mobile JKN masih minim yakni hanya sebatas pengurusan administrasi saja.

Akhirnya pada awal Januari 2020, BPJS Kesehatan melakukan pengembangan aplikasi Mobile JKN dengan menambahkan tiga fitur baru.

Adapun tiga fitur baru tersebut antara lain mencari tahu ketersediaan kapasitas tempat tidur, mendaftarkan pelayanan kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta melihat jadwal operasi.

Pegawai melayani warga di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

BPJS Kesehatan Siapkan Petugas Khusus

BPJS Kesehatan membentuk BPJS SATU!. Program ini merupakan singkatan dari BPJS Kesehatan Siap Membantu yang bertujuan memberikan kemudahan sampai kecepatan layanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menjelaskan, BPJS SATU! akan menjalankan fungsi Penanganan Pengaduan Peserta Rumah Sakit (P3RS) dan diimplementasikan di seluruh rumah sakit mitra. Fachmi mengatakan, petugas harus sigap menyampaikan informasi, penanganan keluhan, hal-hal administratif lainnya untuk memberikan kenyamanan kepada peserta.

“Bagi peserta yang membutuhkan bantuan terkait informasi penjaminan JKN-KIS di RS bisa cari petugas BPJS Kesehatan yang memakai atribut khusus," kata Fachmi saat memeriksa layanan BPJS SATU! di RS Jantung Harapan Kita, Jakarta, Kamis (19/12).

Fachmi merasa dengan ditetapkannya kebijakan penyesuaian iuran JKN-KIS melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 harus diiringi dengan peningkatan kualitas layanan. Menurut Fachmi, prioritas perbaikan layanan di rumah sakit salah satunya adalah ketersediaan petugas khusus untuk menyelesaikan permintaan informasi dan pengaduan pasien JKN-KIS.

Petugas Penanganan Pengaduan Peserta Rumah Sakit (P3RS) melayani pasien peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Jakarta, Kamis (19/12/2019). Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Seluruh RS dan Klinik Cuci Darah Akan Dipasang Finger Print

BPJS Kesehatan memastikan seluruh Rumah Sakit (RS) dan klinik di Indonesia yang melayani cuci darah akan memasang fitur finger print.

Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan (JPKR) BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief mencatat, setidaknya ada 715 RS dan 47 Klinik di seluruh Indonesia yang melayani pasien cuci darah.

"Dan semuanya sudah menggunakan finger print, serta mampu melakukan perpanjangan surat rujukan," kata Budi.

Dengan adanya fitur finger print ini, peserta tidak harus lagi mondar-mandir ke Puskesmas untuk mengurus dokumen atau surat rujukan. Bahkan, Budi bilang dengan keberadaan fitur finger print ini sudah mewakili data kartu BPJS Kesehatan.

"Kartu pun sudah enggak terlalu diperlukan," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris menambahkan, penerapan finger print yang telah dimulai sejak 1 Januari 2020 juga bermanfaat untuk memastikan kepesertaan.

"Jadi dengan finger print ini juga untuk memastikan bahwa dia benar-benar peserta," tuturnya.