30.900 Mitra Makan Bergizi Gratis Dapat Pinjaman Modal hingga Rp 500 Juta

Siswa bersiap menyantap menu makan bergizi gratis perdana di SD Santo Michael Bilogae, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Senin (20/1/2025). Foto: Martinus Eguay/ANTARA FOTO

Pemerintah akan memberi modal usaha awal bagi UMKM yang menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 200 sampai Rp 500 juta.

Pemberi modal rencananya adalah bank-bank BUMN. Menteri UMKM Maman Abdurrahman bilang, modal usaha awal bisa dicairkan melalui surat penunjukan atau dokumen serupa yang dikeluarkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Maman berharap modal yang berikan diharapkan bisa meringankan mitra dalam belanja bahan baku untuk MBG selama 7 hari pertama.

“Bank kita akan mem-bridging terlebih dahulu untuk modal usaha mereka,” ujar Maman dalam sambutannya di Acara Pira Berdaya Gerindra Berjaya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1).

Saat ini Maman menjelaskan bank yang berpartisipasi dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan koordinasi Kementerian UMKM adalah Himpunan Bank Negara (Himbara) yaitu BRI, BNI, Mandiri dan BTN.

Maman juga berencana untuk mengundang pihak bank bersama BGN dalam rangka finalisasi kebijakan modal usaha awal ini. Untuk saat ini, Maman mengungkap ada puluhan ribu UMKM yang memiliki potensi untuk menjadi mitra MBG.

Suasana dapur makan bergizi gratis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) yang berada di Jalan Kaliurang, Km 5,8, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Selasa (7/1/2025). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

“Kurang lebih ada sekitar 30.900 UMKM yang bergerak di jasa catering, berpotensi untuk terlibat dalam makan bergizi gratis ini,” terangnya.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) meminta tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan

Anggaran tersebut diusulkan karena Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto meminta kepada BGN untuk segera mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh provinsi Indonesia.

“Pak Presiden menginginkan ada percepatan. Jadi Pak Presiden bertanya kepada Badan Gizi (Nasional), kalau dilakukan percepatan berapa dana yang dibutuhkan? Kami jawab Rp 100 triliun,” kata Dadan kepada wartawan, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1).

Menurutnya, usulan tersebut terjadi karena Prabowo berharap MBG bisa menjangkau seluruh provinsi Indonesia pada September 2025. Saat ini, BGN telah memiliki dana sebesar Rp 300 triliun.

“Jadi bukan BGN yang mengajukan tambahan ya. Tapi karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan, kemudian kalau mulai September berapa dana yang dibutuhkan? Kami jawab tambahan Rp 100 triliun. Ingat sekali lagi, Badan Gizi sudah punya Rp 300 triliun dan itu akan dilaksanakan,” tegasnya.