4 BUMN Dapat Tambahan Suntikan Modal Rp 20,4 T di 2022: Hutama Karya hingga BNI

22 September 2021 17:43
·
waktu baca 1 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Seorang teller PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menghitung uang pecahan Rp100 ribu di Kantor Pusat BNI, Jakarta, Kamis (19/12/2019). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
zoom-in-whitePerbesar
Seorang teller PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menghitung uang pecahan Rp100 ribu di Kantor Pusat BNI, Jakarta, Kamis (19/12/2019). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
ADVERTISEMENT
DPR RI menyetujui tambahan usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk empat BUMN tahun anggaran 2022. Total nilai tambahan suntikan ini mencapai Rp 20,48 triliun.
ADVERTISEMENT
Keempat BUMN tersebut adalah PT Hutama Karya (Persero) Rp 7,5 triliun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI Rp 3,5 triliun, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Rp 1,98 triliun, dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Rp 7,5 triliun.
"Saya baru dapat infonya dari Banggar DPR, mereka sudah ketok setujui untuk tambahan PMN ini. Jadi sudah masuk di klaster cadangan investasi di APBN," kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (22/9).
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/11).  Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/11). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO
Menurut Erick dari keempat BUMN yang mendapatkan PMN, tiga di antaranya jumlahnya lebih kecil dari yang diusulkan pihaknya. Ketiganya yaitu BNI yang sebelumnya Rp 7 triliun, BTN Rp 2 triliun, dan Aviasi Rp 9,31 triliun.
ADVERTISEMENT
Sedangkan Hutama Karya tetap yaitu Rp 7,5 triliun yang merupakan dana tambahan dari sebelumnya Rp 23,85 triliun. Jadi, totalnya Rp 31,35 triliun sama seperti usulan awal.
"Yang dulu pernah diusulkan di Komisi VI, sekarang lebih kecil," ujar Erick.