4 Fakta soal Prabowo Ajukan Utang Rp 296 T untuk Beli Jet Tempur dan Kapal

Menhan Prabowo Subianto mengunjungi PT Pindad dan menguji coba dengan menyetir sendiri kendaraan tempur buatan BUMN itu. Foto: Dok. Twitter Prabowo Subianto

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan utang luar negeri sebesar USD 20 miliar atau sekitar Rp 296 triliun (kurs Rp 14.800 per USD). Adapun utang luar negeri tersebut untuk periode lima tahun, dari 2020 hingga 2024.

Utang yang akan digunakan untuk pengadaan jet tempur dan kapal itu mendapat perhatian dari pembaca kumparan.

Untuk lebih lengkapnya, berikut kumparan sajikan fakta-fakta pengajuan utang luar negeri USD 20 miliar:

Salinan Surat Bocor ke Situs Intelijen Inggris

Situs khusus militer asal Inggris, janes.com mengaku mendapatkan salinan surat pengajuan utang tersebut.

Berdasarkan informasi dalam situs tersebut, proposal pengajuan utang luar negeri itu telah diserahkan ke Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pada 13 Juli 2020.

"Proposal tersebut telah dikirim ke Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, pada 13 Juli 2020," tulis janes.com yang mengaku menerima salinan surat tersebut pada awal September 2020.

Ilustrasi jet tempur. Foto: JOHANNES EISELE/AFP

Untuk Pengadaan Jet Tempur hingga Kapal

Dalam situs tersebut juga disebutkan, utang akan digunakan untuk pengadaan tiga alutsista TNI AD, TNI AU, dan TNI AL.

Yang paling membutuhkan anggaran besar adalah pembelian 24 unit jet tempur F16V buatan Lockheed Martin, Amerika Serikat (AS). Sedangkan untuk TNI AL adalah pengadaan kapal fregat sekelas SIGMA 10514.

Kemhan Sebut Hal Biasa

Pengajuan proposal utang luar negeri pun dikonfirmasi pihak Kementerian Pertahanan (Kemhan). Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono menyatakan, pengajuan proposal tersebut merupakan hal biasa.

"Oh ini 'kan hal biasa, setiap tahun 'kan semua lembaga juga mengajukan anggaran ke Bappenas. Nah anggaran itu ada yang berasal dari APBN, lalu ada juga yang dari kredit ekspor atau pinjaman dalam negeri, ini mah biasa setiap tahun begitu," kata Trenggono kepada kumparan, Senin (7/9).

Terkait skema pinjaman serta debiturnya, Trenggono menyatakan hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Bappenas.

"Ya itu kita enggak tahu, yang tahu soal anggaran kan Bappenas, kita hanya mengajukan kebutuhan saja kok," imbuhnya.

Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono. Foto: Dok Humas Kemenhan

Bappenas Masih Tutup Mulut

Sementara itu, pihak Bappenas masih belum mau mengkonfirmasi hal tersebut. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan Bappenas Erwin Dimas menjelaskan, saat ini Bappenas tengah melakukan proses penyusunan dan pembahasan daftar pinjaman dan hibah untuk lima tahun ke depan.

Namun ia enggan memastikan apakah proposal pengajuan utang luar negeri Kemhan sebesar USD 20 miliar itu telah diterima Bappenas.

“Saat ini untuk daftar pinjaman dan hibah lima tahun ke depan dalam proses penyusunan dan pembahasan. Saya perlu cek ke datanya dulu,” kata Erwin.

Serupa, Kepala Biro Humas dan TU Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas Parulian Silalahi menjelaskan, pihaknya tak bisa berkomentar atas rujukan yang bukan berasal dari Bappenas.

Menurut Parulian, Bappenas berperan mengelola dokumen perencanaan termasuk pinjaman dan hibah luar negeri. Hal ini Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2011, di mana usulan kegiatan pinjaman dan hibah luar negeri diajukan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

“Untuk lebih lanjut dinilai kelayakannya dan apakah sesuai dengan kebijakan, arah program pembangunan, dan prioritas nasional untuk kemudian dimasukkan ke dalam Blue Book atau daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah.

“Yang pasti, Kementerian PPN/Bappenas menjamin pemanfaatan pinjaman luar negeri hanya akan difokuskan pada kegiatan bernilai tambah tinggi dari sisi teknologi, pencapaian agenda kerja sama internasional, dan yang terpenting adalah kegiatan yang dapat memberikan daya ungkit pembiayaan pembangunan nasional,” jelas Parulian.

“Semua proses dilakukan dengan standar governance dan safeguarding yang tinggi untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas PLN,” tambahnya.