4 Resep dari Rizal Ramli untuk Menambal Defisit BPJS Kesehatan

Rizal Ramli. (Foto: Arifin Asydhad/kumparan)

BPJS Kesehatan terguncang karena defisitnya yang tak kunjung tertutupi. Hal ini mengundang respons dari mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Rizal menyodorkan 4 solusi untuk menyehatkan BPJS Kesehatan.

Pertama, dia menyampaikan agar pemerintah menyuntik dana ke BPJS Kesehatan sebesar Rp 20 triliun. Dengan suntikan modal ini, menurutnya akan menutupi ketimpangan BPJS Kesehatan selama ini.

"Yang kedua, Kami minta Undang-Undang BPJS direvisi agar struktur iuran BPJS menjadi lebih kuat," ujarnya ketika ditemui di kediamannya di Tebet, Jakarta, Rabu (14/11).

Dalam hal ini dia menjelaskan, para pekerja harusnya menyumbang untuk BPJS Kesehatan hingga 2 persen dari gaji. Hal ini kemudian dibagi menjadi dua besaran yang berbeda antara gaji sampai dengan Rp 5 juta per bulan dan gaji di atas Rp 5 juta per bulan.

Para pegawai yang memiliki gaji sampai Rp 5 juta per bulan dikenakan iuran sebesar 1 persen dari gaji. Sedangkan untuk yang berpenghasilan Rp 5 sampai Rp 10 juta per bulan bisa dikenakan iuran sebesar 2 persen.

"Di seluruh dunia begitu. Enggak satu iuran untuk semua. Tapi korporasi harus sumbang minimal 6 persen. Kalau itu kita lakukan maka struktur kesehatan BPJS akan lebih sehat dalam jangka panjang," jelasnya.

Ketiga, dia menyarankan agar ada penyesuaian dari penyakit yang diderita pasien dengan pendapatan pasien. Menurutnya, ada penyakit-penyakit yang merupakan penyakit golongan atas.

"Penyakit jantung itu penyakit golongan atas kebanyakan. Jangan dong tarifnya sama dengan yang lainnya. Jadi untuk penyakit golongan atas harus ada top up fee-nya," tuturnya.

"Jadi selain iuran, ada top up charge untuk penyakit-penyakit yang penyakitnya orang kaya," ujarnya.

Pasien peserta BPJS akan melakukan pemeriksaan di RS Bahteramas, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (31/7). (Foto: ANTARA FOTO/Jojon)

Dia meminta agar dilakukan analisa dan perubahan di dalam alokasi pembiayaan penyakit-penyakit kronis.

Terakhir, dia meminta agar pelayanan BPJS Kesehatan dibenahi. Hal ini bisa dilakukan dengan perbaikan sistem online karena menurutnya, keluhan pertama dari rakyat adalah antre panjang di rumah sakit.

"Misal hadir pasien 100, bisa (dilayani) kira-kira jam berapa. Jangan dari pagi nongkrong sampai sore baru diladenin, itu menghina rakyat," tegasnya.

Hingga saat ini, menurut hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BPJS diperkirakan akan mengalami defisit sebesar Rp 10,98 triliun di 2018.