Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.99.1
28 Ramadhan 1446 HJumat, 28 Februari 2025
Jakarta
imsak04:10
subuh04:25
terbit05:30
dzuhur11:30
ashar14:45
maghrib17:30
isya18:45
42% Kebutuhan BBM Masih dari Impor, Bos Pertamina Janji Lebih Transparan
3 Maret 2025 13:49 WIB
ยท
waktu baca 3 menit
ADVERTISEMENT
Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengakui produksi minyak mentah (crude) Indonesia belum bisa mencukupi untuk memenuhi permintaan (demand) secara nasional.
ADVERTISEMENT
Simon menyebutkan, sekitar 40 persen kebutuhan minyak mentah untuk menambah sumber dari luar Indonesia, dan sekitar 42 persen untuk sumber produk (BBM ) dari luar Indonesia.
"Jadi memang, kita mengetahui bahwa produksi minyak mentah dalam negeri kita memang belum mencukupi untuk memenuhi demand yang ada," cakap Simon kepada wartawan di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Senin (3/3).
Dengan adanya kasus tata kelola impor minyak mentah yang tengah berlangsung di Kejaksaan Agung (Kejagung), Simon mengatakan Pertamina langsung meningkatkan transparansi dan tata kelola yang lebih baik daripada sebelumnya, salah satunya berkoordinasi intens dengan Kementerian ESDM.
"Proses yang tentunya sudah berjalan baik sesuai Good Corporate Governance yang baik kita pertahankan dan celah-celah yang kemarin sempat kita dengar dari temuan atau fakta hukum kita perbaiki dan tentunya semakin mendapat cara agar pengelolaan ini tidak memberikan dampak yang negatif terhadap perusahaan atau pun keuangan negara," ucap Simon.
Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Wiko Migantoro mengatakan, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini Pertamina didorong untuk meningkatkan kapasitas nasional dalam rangka swasembada energi, katanya semua sektor digerakkan dari sektor hulu.
ADVERTISEMENT
"Tujuannya adalah untuk mengurangi impor crude dari luar negeri, dari sektor hulu, kami didukung pemerintah baru saja mengeluarkan ketentuan bahwa minyak bagian pemerintah juga harus diolah di kilang kita, itu dari sisi hulu ya," kata Wiko.
Dari sisi kilang, PT Pertamina telah melakukan upgrading, saat ini kilang perusahaan pelat merah tersebut beroperasi dengan mencatat imbal hasil produk yang berada di atas target atau yield valuable product meningkat dari sebelumnya 75 persen, sekarang mencapai 82 persen.
"Artinya range minyak yang bisa menghasilkan produk yang bernilai ketika diolah di kilang kita juga meningkat, tentu saja ini akan menambah kemampuan kilang menghasilkan produk," lanjut Wiko.
Sebelumnya, Pertamina menjelaskan alasan perusahaan mengimpor minyak mentah untuk diolah di kilang, dan tidak bisa menerima seluruh jenis minyak mentah yang diproduksi di dalam negeri.
ADVERTISEMENT
Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menjelaskan perhitungan impor minyak mentah maupun BBM dilakukan oleh subholding.
Dalam dugaan kasus korupsi yang melibatkan PT Pertamina Patra Niaga dan PT Pertamina International Shipping (PIS), Fadjar mengatakan impor minyak mentah masih diperlukan oleh kilang Pertamina yang saat ini belum fleksibel mengolah seluruh jenis minyak mentah.
Hal tersebut juga membuat kilang tidak bisa menerima seluruh produksi minyak mentah yang jenisnya bermacam-macam, sehingga produksi Pertamina dan KKKS lain harus diekspor.
"Dari segi produksi juga produksi BBM atau produksi minyak mentah kita juga masih defisit dibandingkan dengan konsumsi sehingga masih diperlukan impor," imbuh Fadjar.