5 Alasan Pemerintah Pilih Kalimantan Jadi Lokasi Ibu Kota Baru
PerbesarPemerintah memastikan salah satu daerah di Kalimantan akan menjadi ibu kota baru Indonesia. Adapun dalam memutuskan hal tersebut, pemerintah memiliki beberapa pertimbangan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang Brodjonegoro, sebenarnya di awal pemerintah memiliki 3 opsi ibu kota baru, yakni di luar Jawa, di daerah yang tak jauh dari Jakarta, atau membangun government district di area Jakarta.
"Tapi ternyata opsi yang dipilih adalah ke luar Jawa," katanya dalam Diskusi Pemindahan Ibu Kota Negara di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (26/6).
Dia menjelaskan, ada beberapa alasan di balik keputusan itu. Pertama karena konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa. Di 2010, konversi lahan di Jawa mencapai 46,49 persen. Jumlah itu lebih besar dari Sumatera yang 32,54 persen, Kalimantan sebesar 9,29 persen, Sulawesi sebesar 4,88 persen, Bali & Nusa Tenggara sebesar 3,52 persen, Papua sebesar 1,82 persen, dan Maluku sebesar 1,46 persen.
"Makin besar konversi lahan, makin terancam juga kedaulatan pangan kita. Banyak lahan yang semula sawah kini sudah menjadi bangunan gedung," papar Bambang.
Kedua yakni pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta dan daerah sekitarnya. Saat ini penduduk Jakarta mencapai 2,86 juta, Bekasi mencapai 2,73 juta, Depok mencapai 2,17 juta, Tangerang mencapai 2,09 juta, dan Tangerang Selatan mencapai 1,59 juta.
"Meningkatnya beban Jakarta, sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi. Seperti rawan banjir, tanah turun dan muka air laut naik, kualitas sungai 96 persen tercemar berat, kemacetan tinggi dan sistem pengelolaan transportasi sangat buruk, dan kerugian ekonomi akibat macet sangat besar," imbuhnya.
Ketiga, salah satu daerah di Kalimantan dipilih menjadi kandidat ibu kota baru karena lokasinya strategis, secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan pengembangan Indonesia yang belum tersentuh.
Keempat, tersedia lahan luas milik pemerintah dan BUMN perkebunan di Kalimantan. "Sehingga mengurangi biaya investasi," tegas Bambang.
Kelima, Kalimantan merupakan satu-satunya pulau yang bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, hingga tsunami. Sementara pulau lain seperti Sumatera, Jawa, Bali Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua pernah mengalami bencana itu.
Bambang menambahkan, daerah yang dipilih sebagai ibu kota baru ditentukan pada tahun ini. Sementara pada tahun depan, pemerintah baru akan membuat master plan pembangunan. Untuk konstruksi pembangunan ditargetkan mulai dilakukan 2021.
"2021 baru mulai konstruksi, pembiayaan dari APBN secara multiyears selama 5-10 tahun. Kebutuhan pendanaan infrastruktur ibu kota baru membutuhkan sekitar Rp 466 triliun," katanya.