5 Poin Menarik dalam Pidato Jokowi di Sidang Tahunan MPR

Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menghadiri Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen. Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Presiden Joko Widodo kemarin menyampaikan pidato kepresidenan di hadapan para anggota dewan dalam sidang tahunan bersama DPD, DPR, dan MPR RI. Sejumlah hal yang disampaikan Jokowi tersebut mulai dari laporan tahunan kinerja pemerintah selama 2018, pidato kenegaraan, hingga nota keuangan terkait RAPBN 2020.

Pidato Jokowi tersebut juga dihadiri sejumlah menteri di Kabinet Kerja, Mantan Presiden Megawati, Gubernur DKI Anies Baswedan, hingga Sandiaga Uno.

Untuk lebih lengkapnya, berikut kumparan rangkum mengenai pidato tahunan presiden:

Pamer Dapat WTP BPK 2016-2018

Salah satu yang disoroti Jokowi adalah laporan keuangan pemerintah pusat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tiga tahun berturut-turut, 2016-2018.

"Alhamdulillah, laporan keuangan pemerintah pusat 2016-2018 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Pemerintah Daerah juga mencatat prestasi. Pemda dengan WTP berhasil ditingkatkan dari 47 persen di tahun 2014 menjadi 78 persen di tahun 2018," ujar Jokowi di Gedung MPR RI, Jakarta.

Menurut Jokowi, BPK juga telah memeriksa kinerja dan kepatuhan pemerintah dan badan lainnya, serta berhasil mengembalikan kas dan aset negara sebesar Rp 4,38 triliun di tahun lalu.

Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menghadiri Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen. Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Krisis Ekonomi dan Bencana Alam Ancam Dunia

Menurut Joko Widodo, saat ini dinamika ekonomi global terus bergejolak dan menghadapi perubahan geopolitik. Bahkan menurut dia, di beberapa belahan dunia saat ini tengah menghadapi krisis ekonomi dan ancaman bencana.

"Krisis ekonomi melanda beberapa belahan dunia, krisis iklim mengancam dunia kerusakan lingkungan menjadi ancaman kita bersama," kata Jokowi.

Dengan kondisi tersebut, Jokowi mengatakan Indonesia harus memiliki sikap yang sigap dan waspada dalam menghadapi ketidakpastian tersebut. Apalagi Indonesia merupakan negeri 'ring of fire'.

Jokowi meminta agar Indonesia bisa memperkuat kapasitas menghadapi berbagai risiko ekonomi global maupun bencana yang tak terduga. Salah satunya melalui pembangunan dan infrastruktur yang dapat memitigasi berbagai risiko bencana.

"Kapasitas kita dalam mengelola risiko menghadapi gejolak ekonomi global mengelola bencana yang tidak terduga harus kita perkuat. Pembangunan kita harus sensitif terhadap berbagai risiko. Infrastruktur harus disiapkan mendukung mitigasi risiko bencana. Masyarakat juga harus waspada dan sadar risiko," ujarnya.

Jokowi Bangga RI Tak Lagi Impor Avtur

Ia juga mengklaim bahwa Indonesia sudah tidak lagi mengimpor avtur. Tidak hanya itu, Jokowi juga ingin Indonesia mampu memproduksi avtur campuran sawit.

"Kita sudah memproduksi sendiri avtur hingga tidak impor avtur lagi. Tapi kita bisa lebih dari itu, kita bisa ekspor avtur. Kita juga ingin produksi avtur berbahan sawit," kata dia.

Dia bilang, Indonesia harus berani memulai menggunakan bahan bakar nabati khususnya sawit. Saat ini Indonesia sudah mulai dengan program B20, akan masuk ke B30 campuran solar dengan 30 persen biodiesel.

"Tapi kita bisa lebih dari itu kita bisa membuat B100," ucapnya.

Presiden Joko Widodo menghadiri Sidang Tahunan RAPBN di Kompleks Parlemen. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Jokowi Izin Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan

Untuk pertama kalinya Jokowi menyampaikan pemindahan ibu kota baru di hadapan DPD/DPR RI.

"Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ujar Joko Widodo.

Menurutnya, pemindahan ibu kota baru bukan hanya sebagai simbol dan identitas bangsa, namun hal ini juga mencerminkan kemajuan bangsa. Jokowi bilang, pemindahan ibu kota juga demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi.

"Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," jelasnya.

Pertumbuhan Ekonomi 2020 Ditargetkan 5,3 Persen

Pertumbuhan ekonomi tumbuh 5,3 persen pada tahun mendatang. Angka ini stagnan dari target APBN 2019.

Jokowi bilang, konsumsi rumah tangga dan investasi masih akan menjadi faktor utama pendorong ekonomi domestik di 2020.

"Pada tahun 2020, Pemerintah menyusun asumsi ekonomi makro sebagai berikut: Pertama, pertumbuhan ekonomi akan berada pada tingkat 5,3 persen, dengan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utamanya," katanya.

Tak hanya itu, laju inflasi akan tetap dijaga di level 3,1 persen. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan target tahun ini yang sebesar 3,5 persen.

"Inflasi akan tetap dijaga rendah pada tingkat 3,1 persen untuk mendukung daya beli masyarakat," jelasnya.