500 Ribu Genteng Hasil Proyek Gentengisasi Siap Dikirim dari Plered Bulan Depan
PerbesarKementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) mencatat progres terbaru proyek gentengisasi. Sebanyak 500 ribu genteng di Plered, Purwakarta siap dikirim awal bulan depan.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menjelaskan 500 ribu genteng itu akan dikirim dengan 125 truk pada 2 Oktober nanti untuk mendukung program perumahan.
Adapun di Plered, program gentengisasi tersebut juga melibatkan UMKM yang telah disertifikasi.
“Yang kita mau adalah memberdayakan UMKM, tapi kualitasnya di-upgrade dulu, ditingkatkan. Jadi ada multiplier effect-nya. UMKM-nya jalan, kualitasnya juga semakin baik,” kata sosok yang akrab disapa Ara itu dalam keterangan tertulis, Rabu (30/9).
Sebagian pengrajin pada awalnya belum memiliki sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Untuk itu, sertifikasi dilakukan. Di Plered, dari 14 pengrajin yang terlibat dalam 4 pengrajin telah memiliki SNI, sementara 10 pengrajin lainnya telah lolos uji keandalan.
Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa pemberdayaan UMKM atau pengrajin lokal memang perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas dan kualitas produksi. Dengan begitu, manfaat ekonomi yang dihasilkan akan lebih luas.
Adapun sejak ada arahan Presiden Prabowo terkait gentengisasi, Kementerian PKP telah memulai langkah awal gentengisasi di Purwakarta dan Majalengka sejak enam bulan lalu.
Di Majalengka, Kementerian PKP Juga sedang menyiapkan pengiriman 2,4 juta genteng dengan 600 truk. Pengiriman tersebut ditarget bisa dilaksanakan pada 8 November nanti.
Adapun genteng-genteng yang dihasilkan dari Gentengisasi di Majalengka tersebut dihasilkan oleh 45 pengrajin di mana 34 di antaranya sudah terstandardisasi dengan SNI sementara sisanya baru lolos uji keandalan.
Merespons itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa genteng-genteng tersebut bisa memenuhi potensi kebutuhan genteng di Jawa Barat.
Sebagai contoh, untuk program Bedah Rumah di Jawa Barat saja terdapat kebutuhan mencapai sekitar 15 juta unit. Angka itu belum termasuk program perumahan lainnya.
Untuk itu, ia menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Jawa Barat juga akan membangun ekosistem yang menghubungkan kebutuhan material dari program perumahan dengan kapasitas produksi pengrajin secara langsung.
“Rencananya berikutnya kami akan dorong dalam format ekosistem sehingga supply dan demand bisa bertautan secara langsung,” ujarnya.