6 Fokus Jokowi di APBN 2022: Kesehatan hingga Lanjutkan Bangun Infrastruktur
ยทwaktu baca 2 menit
PerbesarPresiden Jokowi mengungkapkan pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi, namun juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, dalam Pidato Nota Keuangan pengantar RUU APBN 2022, Jokowi mengatakan ada 6 fokus utama dalam kebijakan APBN 2022.
Pertama, Jokowi menegaskan pemerintah akan melanjutkan upaya pengendalian COVID-19, dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.
"Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing," kata Jokowi saat membacakan pidato Nota Keuangan di DPR, Senin (16/8).
Keempat, pemerintah akan melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah.
Keenam, pemerintah akan melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.
Adapun belanja negara dalam Rancangan APBN 2022 direncanakan sebesar Rp 2.708,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat Rp 1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 770,4 triliun.
Untuk anggaran kesehatan, alokasi anggaran direncanakan senilai Rp 255,3 triliun, atau 9,4 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.
Sementara anggaran perlindungan sosial dialokasikan Rp 427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.
"Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 541,7 triliun," kata Jokowi.
Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp 384,8 triliun. Anggaran itu di antaranya untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi.