6 Menko Minta Tambahan Anggaran 2026 ke Sri Mulyani, dari Zulhas hingga AHY
ยทwaktu baca 2 menit
PerbesarEnam Menteri Koordinator (Menko) di bawah pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2026. Mereka menyampaikan usulan tersebut dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (7/7).
Dalam rapat itu, enam dari tujuh Menko hadir langsung memaparkan rencana kebutuhan anggaran Kementerian Koordinator masing-masing. Hanya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang absen karena sedang mendampingi Presiden Prabowo ke Brasil.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, mengatakan Banggar terbuka atas permintaan para Menko tersebut.
"Secara proporsional kami sungguh-sungguh akan memperhatikan berbagai masukan dan memberikan dukungan penuh kepada menko kita yang hadir. Sebelum nota keuangan disampaikan atau ketika nota keuangan disampaikan, Insyaallah pagu keuangan para menko setidaknya akan memenuhi harapan," ujar Said dalam rapat tersebut.
Berikut daftar usulan tambahan anggaran dari enam Kemenko untuk tahun 2026:
1. Kemenko Bidang Pangan
Dipimpin oleh Zulkifli Hasan (Zulhas), kementerian ini mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 272,9 miliar.
Pagu awal: Rp 137 miliar
Tambahan diminta: Rp 272,9 miliar
Total usulan anggaran: Rp 410 miliar
2. Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Cak Imin selaku Menko mengajukan tambahan anggaran hampir setara dengan pagu awal.
Pagu awal: Rp 223,9 miliar
Tambahan diminta: Rp 276,1 miliar
Total usulan anggaran: Rp 500,1 miliar
3. Kemenko Bidang Politik dan Keamanan
Dipimpin Budi Gunawan, kementerian ini mengusulkan penambahan paling besar.
Pagu awal: Rp 126,6 miliar
Tambahan diminta: Rp 602,2 miliar
Total usulan anggaran: Rp 728,8 miliar
4. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)
Di bawah Pratikno, Kemenko PMK mengajukan tambahan lebih dari dua kali lipat pagu awal.
Pagu awal: Rp 106,9 miliar
Tambahan diminta: Rp 207,2 miliar
Total usulan anggaran: Rp 314,1 miliar
5. Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Dipimpin Yusril Ihza Mahendra, kementerian ini juga mengajukan
tambahan cukup besar.
Pagu awal: Rp 124,6 miliar
Tambahan diminta: Rp 100,6 miliar
Total usulan anggaran: Rp 225,2 miliar
6. Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Agus Harimurti Yudhoyono meminta tambahan Rp 200,2 miliar.
Pagu awal: Rp 115,7 miliar
Tambahan diminta: Rp 200,2 miliar
Total usulan anggaran: Rp 315,9 miliar
Seluruh usulan ini akan dibahas lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan sebelum ditetapkan dalam Nota Keuangan 2026.