AC sampai Lighting Rumah ASN di IKN Impor, PUPR: Tantangan Buat RI

Pembangunan rumah dinas menteri di IKN Nusantara. Foto: Kementerian PUPR

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan dalam pengadaan perabotan rumah di rumah susun ASN-Hankam di IKN ada yang masih harus impor. Dia menyebut hal itu justru menjadi tantangan bagi industri dalam negeri karena menjadi potensi pasar yang besar.

"Tentunya kayak lift, AC, itu masih belum sepenuhnya. Lighting, itu juga, smart system, itu juga masih banyak yang dari luar yang harus kita adopsi. Ini tantangan buat Indonesia," kata Iwan di agenda Konstruksi Indonesia di JIExpo Kemayoran, Jumat (3/11).

Iwan menegaskan bahwa pemerintah selalu mementingkan pengadaan produk-produk dalam negeri. Hal ini menurutnya menjadi potensi pasar yang bisa dimanfaatkan oleh para vendor lokal untuk menyuplai perabotan bagi proyek rumah ASN-Hankam di IKN.

Kementerian PUPR sedang bangun 47 tower Rusun ASN-Hankam di IKN. Secara keseluruhan dari 47 tower rusun ASN-Hankam memiliki total 2.820 unit dengan tipe 98 m2 untuk tiap unitnya.

Pembangunan terdiri dari 31 rusun untuk ASN, dengan jumlah 1.860 unit untuk menampung 5.580 orang. Kemudian Rusun Hankam terdiri dari 7 rusun untuk personel POLRI dan Badan Intelijen Negara (BIN) serta 9 rusun untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan total 960 unit menampung 2.880 personel.

Replika rumah di Rusun untuk ASN-Hankam di IKN Nusantara. Foto: Akbar Maulana/kumparan

Jumlah rumah tersebut adalah potensi pasar yang harus dimanfaatkan pengusaha Indonesia.

"Kebutuhan besar, ini anak-anak muda yang kreatif menciptakan smart system dari produk Indonesia. Lift produksi Indonesia, pengkondisi udara dengan sistem yang lain mungkin bisa diproduksi oleh Indonesia," kata Iwan.

Denah rumah ASN-Hankam sendiri sudah ditetapkan, kini PUPR membuka peluang bagi vendor yang tertarik untuk kerja sama menjadi penyuplai kebutuhan perabotan rumah.

Iwan menjelaskan proyek rusun ASN di IKN ini sudah ada pemenang lelang untuk design and build-nya sehingga proses pengadaan perabotannya dilakukan internal oleh penyedia jasa dengan persetujuan PUPR.

"Sedang kita siapkan (juga), kita ingin modelnya e-catalog, tapi dilihat kembali. Tapi (kalau) ada beberapa yang belum siap e-catalog kita lakukan pengadaan lain dengan kita menyusun kriterianya, TKDN-nya, layanan purnajualnya (garansi)," kata dia.