Ada 2.820 Unit Rumah Dibangun di IKN, Peluang bagi Industri Furnitur

Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kanan) meninjau proyek Tol IKN seksi 3A di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Kementerian PUPR sedang membangun 47 tower Rusun ASN-Hankam di IKN. Secara keseluruhan dari 47 tower rusun ASN-Hankam memiliki total 2.820 unit dengan tipe 98 m2 untuk tiap unitnya.

Rinciannya, pembangunan rusun terdiri dari 31 rusun untuk ASN dengan jumlah 1.860 unit untuk menampung 5.580 orang. Kemudian Rusun Hankam terdiri dari 7 rusun untuk personel Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) serta 9 rusun untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan total 960 unit menampung 2.880 personel.

Penyedia jasa konstruksi untuk menggarap 47 tower tersebut sudah ada, kini Kementerian PUPR membuka peluang kerja sama untuk industri perabotan atau furnitur rumah untuk menjadi vendor penyuplai interior rumah ASN tersebut.

Dirjen Perumahan PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, hal tersebut menjadi peluang pasar yang besar bagi industri perabotan dan furnitur rumah.

"Kami ingin semua pihak bisa ikut berpartisipasi. Ibarat kue, kue ini milik kita bersama. Pemerintah memfasilitasi pembangunan dengan mengakomodir semua potensi-potensi bangsa untuk bisa berkontribusi," kata Iwan saat ditemui di sela acara Konstruksi Indonesia di Jiexpo, Jumat (4/11).

Pada kesempatan tersebut, Kementerian PUPR menampilkan mock up atau replika rumah ASN yang akan ditempati di IKN nanti. PUPR juga mengajak para vendor untuk melihat dan berpartisipasi memberikan saran dan masukan. Kata Iwan, hal itu adalah bagian dari transparansi pemerintah dalam pembangunan Ibu Kota baru ini.

Replika rumah di Rusun untuk ASN-Hankam di IKN Nusantara. Foto: Akbar Maulana/kumparan

"Kami ingin undang partisipasi semua vendor yang punya produk produk yang sesuai, dan bisa diaplikasikan di sini," kata Iwan.

Iwan menjelaskan proyek rusun ASN di IKN ini sudah ada pemenang lelang untuk design and build-nya sehingga proses pengadaan perabotannya dilakukan internal oleh penyedia jasa dengan persetujuan PUPR.

"Sedang kita siapkan (juga), kita ingin modelnya e-catalog, tapi diliat kembali. Tapi (kalau) ada beberapa yang belum siap e-catalog kita lakukan pengadaan lain dengan kita menyusun kriterianya, TKDN-nya, layanan purnajualnya (garansi)," pungkas dia.