Ada Ancaman Resesi Tahun Depan, Menkeu Fokus Tingkatkan Perekonomian Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam seminar nasional di DPR RI, Rabu (19/10/2022). Foto: Narda Margaretha Sinambela/kumparan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku akan tetap fokus meningkatkan fundamental perekonomian dari sisi produktivitas, meski ada ancaman resesi global di 2023.

Pasalnya, inflasi hingga konflik geopolitik yang masih berlangsung disebut-sebut membuat faktor perekonomian di tahun depan akan lebih gelap.

Menurut Menkeu, pada tahun 2023, tantangan perekonomian tidak hanya datang dari pandemi tapi juga perang yang menyebabkan pasokan terkendala. Sementara itu, permintaan terus mengalami peningkatan.

"Pemulihan diperkirakan masih ada, namun kita tetap perlu waspada. Domestik demand itu harus kita jaga sehingga belanja pemerintah akan selektif, karena kita harus antisipasi risiko kenaikan suku bunga, penguatan dolar, dan inflasi karena kenaikan harga komoditas," ujar Sri Mulyani dalam seminar nasional di Gedung DPR RI, Rabu (19/10).

Lebih lanjut, dari sisi pendapatan, pemerintah akan tetap melakukan reformasi antara lain melalui implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

"Kita juga harus menjaga dari sisi pembiayaan, karena risiko beralih ke sektor pasar keuangan," ungkapnya.

Dari sisi belanja, pemerintah tetap akan berfokus pada kebijakan prioritas, antara lain peningkatan SDM sehingga 20 persen dari belanja negara dialokasikan untuk sektor pendidikan atau nilainya setara Rp 612,2 triliun.

Adapun belanja perlindungan sosial juga akan terus disesuaikan berdasarkan guncangan perekonomian yang terjadi. Di mana nilainya mencapai Rp 479,1 triliun pada 2023 untuk berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako dan Penerima Bantuan Iuran PBI-JKN.

Belanja infrastruktur senilai Rp 392,02 triliun akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan dasar seperti rumah sakit dan penyelesaian pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini untuk menciptakan konektivitas yang mendorong pemulihan ekonomi nasional.

"Belanja kesehatan dijaga 5 persen dari belanja negara. Dan karena sekarang belanja penanganan COVID-19 berkurang secara signifikan, belanja difokuskan untuk pembangunan fasilitas kesehatan baik layanan kesehatan primer, sekunder, dan perbaikan layanan secara umum," pungkas Sri Mulyani.