Ada Daerah Batasi Konsumsi Pertalite Lebih Ketat, Ini Respons BPH Migas

Pengendara motor mengisi BBM jenis Pertalite di sebuah SPBU Pertamina di Jakarta, Jumat (24/12/2021). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membenarkan adanya beberapa daerah di Indonesia yang membatasi konsumsi BBM Pertalite dan Solar subsidi lebih ketat dari aturan pemerintah.

Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman, mendukung penuh peraturan setiap daerah, mengingat kuota Solar jauh lebih sedikit dari tahun lalu, yakni hanya 17 juta kiloliter (KL). Sementara Pertalite 32,56 juta KL di tahun 2023.

"Untuk daerah yang membatasi lebih ketat dari BPH Migas silakan, ada beberapa daerah seperti Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Pemda itu tahu kuotanya karena kita kirimkan kuotanya 17 juta KL dibagi 34 provinsi," kata Saleh saat dihubungi, Senin (22/5).

Saleh menuturkan, salah satu pengaturan yang dilakukan daerah yakni melarang mobil-mobil dinas menggunakan Pertalite dan membatasi volume konsumsi BBM per unit kendaraan.

"Pembatasan itu untuk mengurangi penyalahgunaan, solar itu terbesar 200 liter, dengan Pemda itu bisa dibatasi separuhnya, kalau pribadi dia bisa batasi 30-60 liter," jelasnya.

"Kalau dia membatasi lebih ketat dari BPH Migas, kita enggak masalah, tujuannya pemerintah pusat, BPH, bagaimana mendukung bahwa subsidi solar itu tepat sasaran," ujar Saleh.

Adapun terkait progres revisi Perpres No 191 Tahun 2014 sebagai regulasi dasar pembatasan konsumen Pertalite, Saleh mengakui beleid ini tidak kunjung disahkan lantaran masih dalam tahap pengkajian

Pertamina pastikan stok Pertalite dan Solar aman. Foto: Pertamina

Saleh menuturkan, berdasarkan kajian dengan pusat studi UGM, pemerintah akan melarang kendaraan dengan mesin di atas 1.400 cc mengkonsumsi Pertalite dan konsumen juga diatur untuk pengguna UMKM, petani, dan nelayan.

"Ada banyak usulan dari beberapa pihak, tapi kita punya kajian dengan UGM kira-kira idealnya sekitar 20 liter atau berapa, termasuk konsumen pengguna, enggak aneh-aneh kok, memang menggunakan mesin untuk kegiatan UMKM," pungkasnya.

Sebelumnya, pembatasan pembelian Pertalite dilakukan di empat wilayah yakni di Aceh, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Timika. PT Pertamina (Persero) belum akan memperluas ke daerah lain, karena masih akan mengevaluasi implementasi di empat wilayah tersebut.

"Kami belum memperluas wilayah uji coba pembatasan Pertalite," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, Senin (15/5).

Pembatasan pembelian Pertalite itu dilakukan hanya kepada masyarakat yang sudah terdaftar di aplikasi MyPertamina atau bisa menunjukkan QR Code.

Menurut Irto, pihaknya akan mengevaluasi terlebih dahulu pelaksanaan uji coba pembatasan pembelian Pertalite di empat wilayah tersebut sebelum memperluas wilayah uji coba.