Ada Opsi PPKM Darurat Diperpanjang, KSPI Minta Buruh Dibantu Agar Tak di-PHK

Sejumlah buruh pabrik di Jalan Industri. Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, angkat suara terkait ada wacana perpanjangan PPKM Darurat selama 4 sampai 6 minggu. Ia mengatakan pada prinsipnya KSPI setuju dengan PPKM Darurat dengan pengaturan yang jelas dan tegas.

Namun, Said Iqbal meminta pemerintah juga memastikan tak ada pelanggaran terhadap hak-hak buruh. Dia minta buruh dilindungi, sebab tidak menutup kemungkinan dalam situasi PPKM darurat ini perusahaan melakukan PHK ke buruh.

"Terus terang, saat ini ancaman adanya ledakan PHK sudah di depan mata. Karena saat ini sudah banyak perusahaan yang mengajak serikat pekerja berunding membicarakan program pengurangan karyawan," kata Said Iqbal melalui keterangan tertulisnya, Selasa (13/7).

Selain itu, Said Iqbal mengungkapkan sudah ada pekerja yang dirumahkan dan bisa dipastikan upahnya terancam akan dipotong. Buruh meminta agar pengusaha nakal yang melakukan PHK di tengah pandemi dan memotong upah buruh ditindak tegas.

Buruh linting rokok beraktivitas di salah satu pabrik rokok di Blitar, Jawa Timur, Kamis (25/3/2021). Foto: Irfan Anshori/Antara Foto

Secara bersamaan, Said Iqbal menegaskan dukungannya terhadap vaksinasi yang dibiayai oleh negara dalam rangka mempercepat berakhirnya pandemi COVID-19. Meski begitu, Ia mengaku tidak setuju dengan adanya vaksinasi berbayar yang bisa dipastikan akan terjadi komersialisasi vaksin.

Lebih lanjut, Said Iqbal menuturkan hal lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah tingkat penularan COVID-19 di klaster perusahaan. Di beberapa perusahaan, KSPI memperkirakan buruh yang terpapar COVID-19 angkanya mencapai 10 persen dan tidak sedikit yang meninggal.

"Persoalannya adalah, para buruh tidak mempunyai uang lebih untuk membeli vitamin dan obat-obatan saat isoman," ujarnya.