Ada Pandemi, Bappebti Usul Bunga Sistem Resi Gudang Turun di Bawah 6 Persen

Ilustrasi gudang. Foto: Dok. Dirjen Tanaman dan Pangan

Sistem Resi Gudang (SRG) kini telah menjadi solusi bagi para petani untuk pengendalian stok saat musim panen. Sistem efisiensi mata rantai ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Indrasari Wisnu Wardhana, mengatakan seringkali pada saat musim panen raya harga beras cenderung turun. Oleh karena itu, petani dapat menyimpan hasil panen di SRG sembari menunggu harga membaik.

Ia mengungkapkan, salah satu persoalan SRG di tengah pandemi COVID-19 adalah suku bunga kredit yang tinggi 6 persen. Hal ini menurutnya akan membebani para petani dalam menitipkan hasil panennya kepada pemilik SRG.

"Suku bunga 6 persen (itu) ketinggian dalam kondisi saat ini. Suku bunga yang pas terutama untuk produk pertanian itu tidak pas lagi kalau 6 persen. Supaya bisa lebih turun lagi dari 6 persen," katanya dalam webinar Indef yang bertajuk Reaktualisasi Sistem Resi Gudang, Selasa (25/5).

Berdasarkan data BPS, sektor pertanian khususnya tanaman mengalami pertumbuhan signifikan selama pandemi COVID-19. Sepanjang kuartal I 2021, sub sektor tanaman pangan menyumbang 10,32 persen atau naik dibanding periode sama tahun sebelumnya yang minus 10,29 persen.

Mujiwati (kiri), salah seorang pedagang bawang di Pasar Beringharjo dan Kepala Bappebti Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana (kanan). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Meski demikian, Ekonom Senior Indef Avi Aviliani menuturkan, konsep SRG ini sebaiknya dapat juga menjamin produk yang dihasilkan dari para petani. Selama ini salah satu persoalan SRG yaitu belum adanya pembeli akhir.

Hal ini yang membuat SRG masih bergantung pada pemerintah daerah yang menjadi pembeli akhir. Ia juga mendukung jika suku bunga kredit SRG khusus sub sektor komoditas di bawah 6 persen.

"Harus ada pembeli akhir, pertama barang di gudang mereka tidak tau siapa maka barang seperti apa apakah benar standar dan biaya mahal. Dan ini konsep baru ke depan harus diubah juga konsepnya jangan-jangan tidak ada pembeli akhir susah," jelasnya.

"Mestinya pemerintah membedakan komoditas lebih rendah dibanding perdagangan. Jadi harus dilihat tingkat kebutuhan setiap sektor, jadi harusnya bunga (di bawah) yang 6 persen itu," ucapnya.