Ada Perangkat Desa Disebut Terafiliasi Parpol, Jadi Pelicin Cairnya Dana Desa

Massa dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1/2023). Foto: Galih Pradipta/Antara Foto

Anggota Komisi V DPR RI, Djenri Alting Keintjem, mengungkap ada perangkat desa yang terafiliasi dengan partai politik (parpol). Hal itu bisa menjadi pelicin perangkat desa mendapat kemudahan fasilitas, salah satunya kemudahan pencairan dana desa.

Dugaan itu dia tanyakan ke Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar.

"Yang berikut benarkah pendamping desa ini ada afiliasi politik ke parpol tertentu karena saya sudah dapat bukti grupnya. Pendukung salah satu partai dan calon presiden, saya ada bukti, kalau Bapak mau perlu saya tunjukkan. Malah orang yang tidak sejalan dengan partai atau calon presiden itu dikeluarkan dari grup itu," kata Djenri saat Raker Komisi V, Selasa (28/11).

"Bahkan katanya tahun ini tidak bisa lagi direkrut karena tidak sewarna, tidak sejalan, itu saya minta klarifikasi," sambung Politikus PDI-P itu.

Bila tidak sekubu, kata Djenri, pencairan dana desa bisa dipersulit, begitu pula sebaliknya. Adapun Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran Dana Desa sepanjang tahun ini hingga 13 Oktober 2023 telah mencapai Rp 54,71 triliun atau hanya 78,2 persen.

"Apalagi kalau perangkat desa tidak sejalan dengan bupati warna politiknya, seringkali dipersulit, itu bukti di desa-desa, tidak semua 100 persen sih," kata Djenri.

"Kecuali kepada desanya yang suka satu jalan dengan bupati waktu kampanye, ya dia yang dapat fasilitas bagus terus, tapi yang lain jadi alat tekanan supaya dia ikut jalan keselamatan dari pak bupati atau kepala daerah itu," sambung dia.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar. Foto: Akbar Maulana/kumparan

Respons Abdul Halim

Abdul Halim merespons pernyataan Djenri, bahwa tidak pernah ada arahan dari Kementerian PDDT kepada perangkat desa terkait berafiliasi dengan partai politik.

Namun, Bacaleg Dapil Jawa Timur VIII dari Fraksi PKB di Pemilu 2024 itu tidak membantah realita di lapangan seperti apa, dan hal itu memang menjadi tanggung jawabnya untuk mengawasi.

"Jadi kalau ada itu toh sifatnya lokal dan itu bagian dari yang kita awasi. Kalau kita bayangkan yang disampaikan oleh pak Djenri ya mungkin tidak jauh-jauh dari yang kita dengar," kata Abdul Halim.

Kakak dari Calon Wakil Presiden Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar itu juga memberi contoh beberapa kepala daerah yang jelas memberi sinyal tendensi politik mereka ke salah satu kubu pasangan capres cawapres. Namun, dinamika politik di daerah menurutnya terjadi secara alami.

"Hari ini misalnya di Sorong, di Majalengka, ada bupati yang begini-begini, saya kira tidak ada kebijakan dari pusat, pasti itu karena kearifan lokal. Karena mungkin mau cari apa-cari apa, saya kira itu bagian dari dinamika, dan oleh karena pasti akan kita peringatkan agar tidak mengambil posisi itu," pungkas dia.