Ada Seruan Tak Bayar Pajak, Dirjen Pajak Suryo Utomo Sowan ke Gus Yahya

Dirjen Pajak, Suryo Utomo, bersilaturahmi ke Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya). Foto: Humas Pajak

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengunjungi Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Tsaquf (Gus Yahya) pada Kamis (2/3). Pertemuan tersebut diselenggarakan di kediaman pribadi Gus Yahya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Suryo Utomo menyatakan kunjungan tersebut merupakan pertemuan rutin dan bersifat silaturahmi. Di tahun 2022 Dirjen Pajak juga sempat bersilaturahmi ke berbagai tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan, termasuk NU.

Dalam silaturahmi tersebut, Suryo meminta dukungan dari seluruh masyarakat khususnya warga NU untuk terus berpartisipasi membangun Indonesia melalui pajak.

“Kami dari Direktorat Jenderal Pajak hari ini bersilaturahmi, maksud dan tujuannya mengajak kita semua, khususnya masyarakat NU untuk terus berpartisipasi melaksanakan pembangunan nasional, menjaga Indonesia yang lebih baik melalui pembayaran pajak,” kata Suryo dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (3/3).

Dalam kesempatan yang sama, Gus Yahya mengatakan selalu mendukung DJP dalam mengumpulkan pajak yang digunakan untuk membangun negara.

“Keluarga NU bersama para ulamanya akan istiqomah senantiasa di pihak negara apa yang menjadi kepentingan negara,” kata Gus Yahya.

Gus Yahya juga meminta agar para aparatur negara yang sudah diberi amanah untuk mengelola negara selalu menjaga akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.

Dirjen Pajak, Suryo Utomo, bersilaturahmi ke Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya). Foto: Humas Pajak

“Kita menyeru pemerintah agar organ-organ dan aparaturnya bertindak akuntabel dalam menjalankan tugas negara. NU selalu siap sedia demi kepentingan negara termasuk melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik tidak benar dari aparatur negara,” terang dia.

Sebelumnya, Mantan Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj, ikut angkat suara soal kekayaan ayah Mario Dandy Satriyo, eks pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun. Kekayaan Rafael yang mencapai Rp 56 miliar jadi sorotan karena dianggap terlalu fantastis untuk ukuran pejabat eselon III.

"Ketika saya jadi Ketum PBNU tahun 2012, September, munas ulama di Pesantren Cirebon, waktu itu baru ada kejadian Gayus Tambunan (mantan pegawai Ditjen Pajak yang dipidana karena kasus mafia). Keputusan para kiai [saat itu], bahwa kalau uang pajak diselewengkan, NU akan ambil sikap tegas: warga NU tidak usah bayar pajak waktu itu," tutur Said Aqil di RS Mayapada, Jakarta, Selasa (28/2).

Hasil munas ulama itu, lanjut Said Aqil, sampai membuat Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengirim utusan pribadi kepadanya. Di depan staf khusus kiriman SBY itu, Said Aqil menjelaskan bahwa keputusan itu dibuat berdasarkan referensi kitab kuning dan keputusan para imam serta ulama.

"Kalau pajak untuk rakyat, pajak untuk pembangunan, pajak untuk kebaikan, kita dukung. Warga NU taat bayar pajak," lanjutnya.

Senada dengan saat kasus Gayus Tambunan, Said Aqil meminta agar kekayaan fantastis Rafael diperiksa. Jika memang terjadi penyelewengan uang pajak, ia memastikan para ulama akan ajak warga tak bayar pajak.

"Ya itu tadi, saya ungkit keputusan munas tadi. Kalau memang pajak uang diselewengkan, ulama ini akan mengajak warga tak usah membayar pajak. Itu kalau terbukti diselewengkan ya," tutupnya.