ADB Siapkan Pendanaan Pensiun Dini PLTU Swasta Lewat Skema ETM, Apa Itu?

Foto udara area Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di wilayah Tanjung Tiram, Kecamatan Moramo Utara, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin (19/9/2022). Foto: ANTARA FOTO/Jojon

PT PLN (Persero) mendapat dukungan dari Asian Development Bank (ADB) terkait rencana pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) lewat skema Energy Transition Mechanism (ETM).

Kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara PLN dan ADB yang menyepakati penjajakan pensiun dini PLTU pertama yang dimiliki oleh produsen listrik swasta (IPP) yaitu PLTU Cirebon-1 melalui skema ETM.

Penandatanganan tersebut dihadiri Presiden ADB Masatsugu Asakawa, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Presiden Direktur Cirebon Electric Power (CEP) Hisahiro Takeuchi, dan CEO Indonesia Investment Authority (INA) Ridha D. M. Wirakusumah. Penandatanganan dilakukan saat peluncuran ETM Country Platform di Nusa Dua, Bali pada Senin (14/11).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia memiliki komitmen besar untuk mengatasi perubahan iklim dengan melakukan transisi energi. Atas dasar itu, diluncurkanlah satu platform bernama Energy Transition Mechanism (ETM) yang diharapkan bisa menjadi contoh bagi PLTU IPP bahkan negara lain.

Apa Itu Skema ETM?

ETM adalah skema kerja sama yang ditawarkan pemerintah Indonesia untuk berbagai pihak bisa terlibat untuk proyek energi bersih di Indonesia. ETM dibentuk untuk bisa memberikan ruang transparansi bagi para investor, lembaga donor internasional maupun sektor swasta terhadap proyek energi bersih di Indonesia. ETM dibentuk agar dalam hal pembiayaan proyek energi bersih di Indonesia bisa dikolaborasikan melalui pembiayaan campuran dari segala sektor.

"Melalui skema ETM ini, kita akan menyediakan platform yang lebih transparan. Dengan menyediakan platform ETM ini, semua stakeholder, baik pendanaan dari bank-bank pembangunan multilateral (MDbs), bilateral, sektor swasta, akan memiliki skema regulasi yang sama untuk membuat transisi energi ini bisa tercapai," ucap Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, adanya skema ini bisa menjadi win-win solution bagi PLN. Karena di samping menyediakan energi bersih dan murah bagi masyarakat, juga tidak akan membebani keuangan PLN dalam proses transisi energi.

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan pada acara serangkaian KTT G20 Indonesia di Bali. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

"Transisi energi yang adil dan terjangkau ini jangan menjadikan kondisi keuangan PLN memburuk. Ini seharusnya membuat situasi finansial PLN lebih sehat, tapi di saat yang sama juga tetap bisa mendorong pengurangan karbon secara lebih signifikan, dan membuat pembiayaan energi di Indonesia menjadi lebih efisien dan kompetitif," jelas Sri Mulyani.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN menyambut baik kerja sama dengan ADB melalui skema ETM untuk membantu mempercepat transisi energi di Indonesia.

"Kami mau ruang yang lebih untuk EBT masuk ke dalam ekosistem kita. Dan bagaimana kita akan melakukan pensiun dini pembangkit listrik bertenaga batu bara. Maka, di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kami membangun mekanisme transisi energi," ucap Darmawan.

ADB Gelontorkan Dana Rp 4,6 T untuk Program Pensiun Dini PLTU Cirebon

Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden ADB Masatsugu Asakawa, bahas pertumbuhan ekonomi ASEAN 2023 di Hotel Sokha, Phnom Penh, Kamboja, Kamis, (10/11/2022). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden ADB Masatsugu Asakawa mengatakan, dalam nota kesepahaman tersebut, ADB sepakat untuk membuka diskusi detail terkait upaya mempercepat penghentian PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 megawatt (MW) milik CEP di Jawa Barat. Kolaborasi ini bertujuan untuk mencapai pengurangan emisi CO2 yang signifikan melalui model yang dapat ditiru dan diterapkan ke IPP lain di Indonesia, serta daerah lain di Asia Pasifik dan sekitarnya.

ADB memperkirakan program pensiun dini PLTU Cirebon-1 dapat mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 30 juta ton atau setara dengan menghilangkan 800.000 mobil dari jalan raya.

Nantinya, program pensiun PLTU Cirebon, kata Asakawa, bakal menggunakan struktur pendanaan gabungan atau blended finance melalui skema ETM. Berdasarkan hitung-hitungan ADB, pendanaan pensiun dini PLTU Cirebon-1 berkisar di angka USD 230 juta hingga USD 300 juta atau setara Rp 3,56 triliun hingga Rp 4,65 triliun.

“Krisis iklim saat ini tidak dapat diatasi tanpa skema ini, terutama di kawasan kita di mana banyak PLTU masih begitu muda,” tutup Masatsugu.