Adhi Karya dan Abipraya Minta Suntikan Modal Negara di 2025

Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan BUMN Industri Pertahanan Defend ID, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2/2025). Foto: Muhammad Fhandra Hardiyon/kumparan

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) dan PT Brantas Abipraya (Persero) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun 2025. Untuk itu, kedua perusahaan meminta dukungan Komisi VI DPR.

Direktur Utama ADHI, Entus Asnawi Mukhson, mengatakan perusahaan meminta PMN sebagai tambahan setoran modal untuk Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Yogyakarta-Solo dan Yogyakarta-Bawen.

"Kami sempat menyampaikan permohonan PMN untuk tambahan setoran modal untuk Yogyakarta-Solo dan Yogyakarta-Bawean, karena memang ada perubahan kepemilikan di situ. Ini sudah dibahas, sebetulnya sudah masuk, tapi mungkin masalah rinciannya yang belum," jelas Entus saat RDP Komisi VI DPR, Rabu (5/3).

Suasana Tol Yogya-Solo selama momen libur Lebaran 2024. Foto: Dok. PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ)

Selain itu, Entus juga meminta dukungan terkait pencairan termin proyek LRT Jabodebek dari pemerintah senilai Rp 2,1 triliun yang hingga kini belum dibayarkan.

Entus mengatakan pihaknya sudah menemui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membahas pola pencairannya.

"Kami juga masih punya tagihan ke pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk penyelesaian pembayaran pekerjaan LRT Jabodebek yang sudah beroperasi dari Cibubur ke Cawang, Dukuh Atas, dan Bekasi Timur. Alhamdulillah sudah berjalan lancar, tinggal pembayarannya," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Brantas Abipraya Sugeng Rochadi juga berencana mengajukan PMN untuk tahun 2025, salah satu tujuannya untuk memperkuat struktur permodalan untuk pendanaan proyek dengan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Kami juga menanggung proyek KPBU, kemudian kami juga mengembangkan energi baru terbarukan dengan unsolicited. Tentunya kami juga berharap adanya dukungan perbaikan keuangan di Abipraya dengan beberapa opsi PMN dan sebagainya," tutur Sugeng.

Selain itu, Sugeng mengungkapkan dukungan lainnya yang dibutuhkan Abipraya adalah percepatan penetapan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).

"Mohon bisa juga menjadi percepatan sehingga kami sebagai bagian yang terlibat dalam pengembangan EBT ini bisa andil di dalam mewujudkan energy terbarukan untuk masa yang akan datang," ujar Sugeng.