Adhi Karya Kesulitan Restrukturisasi Obligasi Imbas Kepercayaan Publik Rendah

Entus Asnawi Mukhson, Ditkeu Adhi Karya. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) mengakui kesulitan restrukturisasi obligasi yang berasal dari dana masyarakat karena rendahnya kepercayaan publik terhadap kinerja BUMN Karya.

Direktur Utama ADHI, Entus Asnawi Mukhson, menjelaskan perusahaan meminta penjaminan pemerintah atas obligasi ADHI di tengah tantangan restrukturisasi atau refinancing utang jatuh tempo.

"Situasi di market ini memang kepercayaan publik kepada (BUMN) Karya ini memang sedang rendah-rendahnya, sehingga kami untuk minta restructure obligasi saja demikian sulitnya," katanya saat RDP Komisi VI DPR, Rabu (5/3).

Entus mencontohkan, tahun lalu ADHI memiliki obligasi jatuh tempo sebesar Rp 1 triliun, tetapi yang berhasil diterbitkan hanya Rp 102 miliar atau hanya sekitar 10 persen saja.

Dengan begitu, dia meminta penjaminan dari pemerintah agar perusahaan masih bisa tetap menggunakan dana dari masyarakat.

"Kalau dari publik, kelihatannya memang sudah di titik nadir ini kepercayaan ke (BUMN) konstruksi. Saya kira kalau memungkinkan untuk penerbitan obligasi atau apapun, mungkin bisa kami mendapatkan penjaminan dari pemerintah," kata Entus.

Sejumlah pegawai PT Adhi Karya (Persero) berada di dalam LRT saat pelaksanaan uji coba lintasan LRT Jabodebek TMII-Cibubur di Jakarta, Rabu (11/11). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Selain itu, Entus juga mengatakan pinjaman perbankan untuk BUMN Karya juga semakin mengetat dan menantang. Melalui penjaminan pemerintah ini, maka dia berharap kepercayaan investor kepada instrumen utang ADHI bisa meningkat.

"Kalau misalnya utang ke masyarakat yang Rp 10,47 triliun tadi bisa kita bayar, hanya satu-satunya dengan pencairan termin atau merestrukturisasi atau utang ke perbankan atau ke obligasi," tuturnya.

Dia mengatakan, utang obligasi dan bank ADHI sudah menurun cukup ekstrem. Saat ini, utang yang terkait dengan mitra kerja ADHI atau utang usaha mencapai Rp 10,4 triliun, sementara utang bank dan obligasi mencapai Rp 8,9 triliun.

"Bukan kami mau turun dan tidak mau membayar ke mana ke mitra kerja. Tapi karena enggak bisa menerbitkan tambahan utang, itu yang sulit. Sementara juga untuk pembayaran-pembayaran piutang juga masih ketat," ucap Entus.