Adhi Karya Tagih Kemenhub Bayar Penyelesaian Proyek LRT Jabodebek Rp 2,1 T

Entus Asnawi Mukhson, Ditkeu Adhi Karya. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) mengungkapkan belum menerima pencairan termin proyek LRT Jabodebek dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) senilai Rp 2,1 triliun.

Direktur Utama ADHI, Entus Asnawi Mukhson, mengatakan tagihan kepada pemerintah tersebut untuk penyelesaian pembayaran proyek LRT Jabodebek yang sudah beroperasi sejak Agustus 2023.

"Kami masih punya tagihan ke pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk penyelesaian pembayaran pekerjaan LRT Jabodebek yang sudah beroperasi itu. Alhamdulillah sudah berjalan lancar, tinggal pembayarannya," ungkapnya saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR, Rabu (5/3).

Entus mengatakan, pihak ADHI sudah menemui pihak Kemenhub dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membahas terkait pola pencairan pembayaran proyek LRT Jabodebek.

"Tapi kami sudah bertemu juga dengan Kementerian Perhubungan, kemudian juga sudah bertemu dengan Kementerian Keuangan, sedang mencarikan polanya untuk ini," jelasnya.

Penumpang menaiki kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jabodebek menuju Stasiun Dukuh Atas, Jakarta Selatan, Selasa (9/1/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Ditemui usai rapat, Entus enggan membeberkan lebih lanjut terkait alasan belum dicairkannya pembayaran proyek LRT Jabodebek senilai Rp 2,1 triliun tersebut.

Saat ditanya lebih spesifik apakah alasannya berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dialami oleh pemerintah, tidak terkecuali Kemenhub, Entus tetap bungkam.

"Itu nanti saja," katanya singkat kepada awak media.

Berdasarkan catatan kumparan, Adhi Karya memperoleh kontrak untuk pembangunan LRT Jabodebek. Nilai kontraknya mencapai Rp 23,3 triliun. Namun data terakhir pada Maret 2023, beberapa bulan sebelum proyek ini beroperasi, Adhi Karya baru mendapatkan pencairan kontrak Rp 17,5 triliun.

Adapun proyek LRT Jabodebek sendiri menghabiskan dana investasi Rp 32,5 triliun oleh PT KAI (Persero). Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk pembangunan prasarana dan kelengkapannya dengan nilai hampir mencapai Rp 28 triliun.

Pembangunan LRT Jabodebek mulanya didasarkan oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Perpres ini mengatur bahwa pembangunan LRT Jabodebek akan dilakukan oleh Adhi Karya.

Pada tahun 2016, Perpres tersebut diubah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2016, pada perubahan ini Adhi Karya ditugaskan untuk membangun prasarana depo, dari yang sebelumnya hanya konstruksi jalur layang, stasiun, dan fasilitas operasi. Perpres ini juga menunjuk PT KAI sebagai operator LRT Jabodebek.