Adian Napitupulu Mengaku Dimintai Nama Calon Komisaris BUMN oleh Jokowi
PerbesarAktivis 98 yang kini menjadi Anggota Komisi VII DPR RI dari PDIP, Adian Napitupulu, disebut-sebut meminta jatah kursi komisaris ke Menteri BUMN Erick Thohir. Adian membantah tudingan tersebut.
Ia mengaku dirinya bersama para relawan tak pernah meminta jabatan ke Presiden Jokowi. Sebaliknya, kata Adian, Jokowi yang meminta dirinya untuk menyerahkan nama-nama dari relawan, atau aktivis 98 yang pantas menjadi komisaris di BUMN.
Adian menjelaskan, Jokowi meminta sejumlah nama untuk menjabat kursi komisaris BUMN, hal itu disampaikan dalam pertemuan pada 2018-2019 lalu. Ada tiga pertemuan Jokowi dengan para aktivis 98, Adian ikut hadir.
Pada pertemuan terakhir, yaitu 16 Juni 2019, Adian dan aktivis 98 lainnya mengungkapkan bahwa perjuangan Jokowi setelah menang Pilpres 2019 akan banyak tantangan. Mereka pun bertanya apa yang bisa dilakukan untuk Jokowi.
Menurut Adian, kala itu Jokowi meminta aktivis 98 membantu dirinya. Ada banyak posisi yang bisa diisi mulai dari menjadi menteri, duta besar, hingga menduduki kursi direksi atau komisaris BUMN.
"Ada pidato terbuka juga di Hotel Sahid Jaya tentang kesempatan teman-teman 98 jadi menteri, duta besar, atau komisaris BUMN. Kita enggak minta, kita diminta dan ditawarkan. Kalau mau, (kata Jokowi) serahkan nama-namanya ke Mensesneg," ujar Adian dalam diskusi virtual via youtube, Kamis (23/7).
Setelah pertemuan 16 Juni 2019 itu, tidak ada lagi pembahasan antara Jokowi dan Adian soal posisi kosong tersebut. Adian mengaku hanya bertemu Jokowi saat pelantikan Jokowi sebagai Presiden Indonesia untuk kedua kalinya, 20 Oktober 2019.
Adian mengklaim, nama-nama yang diminta tersebut bukan dipilih secara asal. Menurut dia tetap mempertimbangkan syarat standar mulai dari pendidikan dan kemampuan lainnya. Dia percaya nama-nama tersebut bisa diandalkan.
Selain itu, masih menurut Adian, Jokowi meminta nama-nama tersebut berasal dari perwakilan setiap daerah untuk kursi komisaris BUMN. Alasannya, karena harus ada perwakilan putra daerah di mana BUMN tersebut beroperasi.
"Tiba-tiba 30 Oktober, saya dapat WhatsApp dari Istana, meminta longlist (daftar panjang) untuk komisaris dan dubes. 2-3 hari saya antar (berikan nama-nama itu). Nah, saya enggak mau seolah-olah kita meminta, tapi diminta," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menantang pihak-pihak yang menudingnya meminta jatah kursi komisaris BUMN untuk membuktikannya. "Kalau diakatakan saya minta jatah komisaris, buktinya apa? Saya tidak pernah berkomentar dengan Erick Thohir, saya tidak pernah bertemu, WhatsApp, atau telponan usai pilpres. Tidak pernah. Kalau pilpres pernah bertemu itu wajar," pungkasnya.