Adian Napitupulu: Semua Komisaris BUMN Itu Titipan, Enggak Dibuka Lowongan

Politisi PDIP Adian Napitupulu menjadi pembicara dalam diskusi di Prime Plaza Hotel, Bali, Jumat (9/8). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Nama Adian Napitupulu kembali diperbincangkan publik setelah dirinya membuat surat terbuka ke Menteri BUMN Erick Thohir tentang beberapa kondisi perusahaan negara yang mengkhawatirkan, salah satunya utang Garuda Indonesia yang membengkak beberapa bulan lalu.

Masalah ini lantas berlanjut hingga ke persoalan kursi komisaris BUMN. Situasi memanas karena Adian merasa dituduh sebagai orang yang meminta jatah kursi komisaris BUMN ke Jokowi.

Di sisi lain menurut versi Adian, dia tidak pernah meminta jabatan komisaris bagi para relawan atau aktivis 98, tapi Jokowi yang memintanya. Bahkan janji Jokowi itu diucapkan secara publik di tv nasional.

Tapi nama-nama yang diserahkan Adian ke Jokowi dan Menteri Sekretaris Negara tidak pernah menduduki jabatan di BUMN alias tidak diakomodir Erick Thohir. Padahal, Jokowi sudah mengatakan ke Adian akan segera bertanya ke Erick mengenai belum masuknya nama-nama tersebut.

Dalam acara buka-bukaan di Youtube, Kamis (23/7), Adian mengatakan, semua jabatan komisaris atau pun direksi di BUMN merupakan titipan. Sebab, selama ini jabatan tersebut tidak dilelang atau dibuka secara umum.

"Enggak ada yang enggak titipan, semua titipan karena enggak ada jalur yang dibuka untuk semua orang bisa akses ke sana. Enggak ada lowongannya di media mana pun, yuk rama-ramai lamar, enggak ada," kata Adian.

Adian Napitupulu, anggota DPR Komisi VII. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Bedanya, kata Adian, nama-nama yang diserahkan dirinya ke Jokowi untuk posisi jabatan komisaris BUMN merupakan permintaan dari Jokowi, bukan dari dirinya.

Dia justru menyoroti nama-nama komisaris BUMN di luar dari partai politik, relawan, ataupun kementerian. Berdasarkan data Ombudsman RI, ada 564 yang rangkap jabatan komisaris dari berbagai instansi. Bahkan ada juga media yang menulis dari partai politik 200-300 orang.

Kata Adian, seandainya benar ada 1.000 komisaris BUMN berasal dari partai, relawan, dan kementerian, dia justru mempertanyakan ribuan kursi komisaris lainnya yang tidak jelas asal usul instansinya.

Berdasarkan hitungan Adian berdasarkan pernyataan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, jumlah BUMN beserta anak hingga cicitnya berjumlah sekitar 1.000 sampai 1.200 perusahaan. Jika setiap BUMN minimal punya 3 direksi dan komisaris, maka ada 6.000 hingga 7.200 orang yang menduduki kursi empuk itu.

"Oke kita andaikan 1.000 orang titipan partai, kementerian, dan instansi lainnya, lalu yang 5.000 sampai 6.200 orang ini titipan siapa? Titipan pengusaha kah? Titipan mafia kah? Titipan keluarga kah? Titipan tetangga kah? Tititipan hantu? Titipan dedemit atau apa?" kata Adian.

Menurut dia, saat ini opini publik digiring bahwa 1.000 orang komisaris dari kementerian, partai politik, relawan, dan instansi lainnya, tapi tidak menyoroti 5.000 orang lainnya yang juga duduk di kursi BUMN.

"Bagaimana kalau ternyata itu titipan mafia migas? Mafia impor, mafia alat kesehatan? Mungkin tidak? Mungkin, karena kita tidak tahu asal usulnya. Jadi, jujur saja yang 5.000 sampai 6.200 orang ini lewat jalur khusus, jalur yang mungkin juga titipan," tutur Adian.

***

Saksikan video menarik di bawah ini: