Adik Nazaruddin Persoalkan Pembagian Konverter Kit: Enggak Ada di Dapil Kita?

Anggota DPR Komisi VII, Muhammad Nasir. Foto: Youtube/@DPR RI

Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir, mempertanyakan penyaluran konverter kit untuk nelayan dan petani yang tidak masuk ke daerah pemilihannya (dapil) di Riau II. Pengadaan konverter kit ini masuk dalam program tahunan Kementerian ESDM yang bermitra dengan Komisi VII DPR RI.

Menurut adik Muhammad Nazaruddin ini, seharusnya dapil Riau II mendapatkan jatah konverter kit ini karena program pembagian barang produktif ini bisa dianggarkan berkat persetujuan dari Komisi VII DPR RI.

"Apa-apaan ini konverter kit aja kita enggak tahu, yang kita ketok enggak ada di dapil kita, untuk apa kita setujui? Dan apa manfaatnya? Banyak sekali tapi lihat kualitas barangnya, jangan dua bulan sudah rusak," kata Nasir dalam rapat kerja Komisi VII dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif, Selasa (18/1).

Pertamina bagi konverter kit ke 1.375 nelayan Foto: Michael Agustinus/kumparan

Nasir meminta agar KPK ikut dilibatkan dalam proyek pengadaan konverter kit ini agar jelas pembagiannya. Menurut anggota Fraksi Partai Demokrat tersebut, jika pembagian program konverter kit tidak jelas, dihapus saja.

"Saya tahun ini enggak ada laporan konverter kit. Bukan mau neneknya sendiri, suka-suka taruh di mana. Enggak bisa. Kita yang setujui anggaran ini, harus tahu programnya mau ke mana," lanjut Nasir.

Selain Nasir, anggota Komisi VII DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Andi Paris Yuliani juga mempertanyakan soal jatah konverter kit. Menurut dia, seharusnya pembagian barang-barang itu untuk petani dan nelayan berdasarkan rekomendasi pihaknya yang menjadi perwakilan rakyat dapil Sulawesi Selatan II, bukan menyurati bupati di dapilnya.

Pertamina bagi konverter kit ke 1.375 nelayan Foto: Michael Agustinus/kumparan

Andi Paris juga mempertanyakan soal pembangunan penerangan jalan umum tenaga surya (PJUTS) di daerah yang masuk dalam program Kementerian ESDM. Andi merasa tidak ada sosialisasi hingga transfer teknologi mengenai perawatan dari PJUTS ke daerah sehingga menimbulkan kebingungan saat PJUTS rusak.

"Ini kok Kementerian ESDM malah surati bupati. Kesannya kita ngemis-ngemis. Masa ada staf ahli bilang DPR sejajar dengan bupati? Kita sejajar dengan presiden. Soal PUJTS, enggak semua warna (partai) bupati sama," kata Andi.

Andi menyebut perlu ada kejelasan mengenai semua ini sebab dirinya akan reses pada Februari dan menemui konstituennya di dapil.

"Setiap reses tuh program apa yang bisa diberikan? Pasti harus ada anggarannya, Pak," kata Andi bertanya ke Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat.

Tahun lalu, sebanyak 25.000 paket konverter kita dibagikan ke nelayan di 42 kabupaten/kota dan 10.000 paket ke konverter kit ke petani di 24 kabupaten/kota. Sedangkan tahun ini, 28.000 paket konverter kit dibagikan ke nelayan di 22 provinsi, dan 28.000 paket ke petani di 15 provinsi.