Adik Prabowo Bantah Tudingan Kebagian Cuan Proyek IKN Nusantara

Hashim Djojohadikusumo di Balai Kota. Foto: Nadia Riso/kumparan

Pengusaha Hashim Djojohadikusumo angkat bicara soal dirinya disebut turut mendapatkan keuntungan dan mendapatkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu menyebut pernyataan-pernyataan tersebut sebagai tudingan tidak berdasar. Terlebih lagi dengan banyaknya yang mengaitkan dirinya dengan posisi Prabowo sebagai menteri.

"Saya terkejut dan kecewa nama saya disebut-sebut seolah-olah bagian dari oligarki. Seolah-olah mendapatkan rezeki dari pemerintah, seolah-olah ini bagian deal politik antara Pak Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi," ujar Hashim dalam konferensi pers Selasa (8/2).

Hashim menekankan sudah memiliki lahan di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, semenjak tahun 2007. Kala itu, dia membeli lahan seluas 265 ribu hektar dengan pemanfaatan HPH.

Desain Istana Kepresidenan karya Nyoman Nuarta di ibu kota baru. Foto: Dok. Nyoman Nuarta

Selanjutnya, ia bahkan sempat melepas lahan tersebut seluas 93 ribu hektar untuk digunakan masyarakat. Hashim mengaku sama sekali tidak menerima hak kompensasi atas penyerahan tanah tersebut.

Dia juga menjelaskan proyek air bersih yang digagas perusahaannya Arsari Group sudah disiapkan sejak tahun 2016. Sedangkan pemilihan lokasi ibu kota baru baru ditentukan pada 2019.

"Saya bisa katakan bahwa itu adalah bohong, ini kebohongan besar sekali. Tidak ada deal politik, proyek air bersih semata-mata melayani kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur," pungkasnya.

Hashim juga menegaskan, hingga saat ini dirinya maupun perusahaan belum meneken kontrak apa pun terkait pengadaan air bersih. Kendati begitu, ia mengaku sudah diminta oleh pemerintah, mengalihkan rencana pasokan air yang tadinya ke Balikpapan hingga Samarinda, bakal diprioritaskan untuk IKN Nusantara.

"Ini bukan rezeki, karena proyek air bersih bukan dari APBN. Ini investasi swasta, tahap pertama senilai USD 330 juta atau mungkin lebih karena inflasi 5 tahun. Saya sampaikan kontrak belum ditandatangani," pungkas politikus Partai Gerindra.