Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.98.1
Agar Harga MinyaKita Stabil, Pemerintah Diminta Tambah Pasokan-Awasi Penimbunan
23 Februari 2025 18:07 WIB
·
waktu baca 2 menit
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Meski begitu, Ekonom pangan dari CORE Indonesia Eliza Mardian melihat pengawasan tetap diperlukan agar tidak terjadi penyelewengan. Sehingga harga MinyaKita tetap bisa dikontrol tetap berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan pemerintah di Rp 15.700 per liter.
“Cara efektif untuk bisa stabilkan harga agar di bawah HET ya dengan cara tingkatkan pasokan, perbaiki distribusi, dan awasi penimbunan,” kata Eliza kepada kumparan, Minggu (23/2).
Selain itu, karena keberadaan harga Minyakita di beberapa daerah timur Indonesia yang banyak melampaui HET, Eliza juga melihat adanya masalah distribusi yang perlu diperbaiki. Ia menganggap biaya logistik untuk distribusi minyak goreng bersubsidi tersebut masih terjadi disparitas antar daerah.
“Pasokan tambahan ini harus didistribusikan secara merata dan langsung ke pengecer yang terdaftar atau bahkan operasi pasar langsung ke masyarakat, jangan melalui rantai distribusi yang panjang. dan ini tentunya perlu didukung dengan pengawasan yang ketat,” jelas Eliza.
ADVERTISEMENT
Eliza berharap masyarakat bisa punya opsi tambahan untuk membeli MinyaKita lewat BUMN pangan dengan harga yang terjangkau.
Sementara itu, pengamat pangan Syaiful Bahari menegaskan permasalahan utama harga MinyaKita adalah di ketersediaan stok. Sementara revisi HET juga tidak mempengaruhi fluktuasi harga di tingkat konsumen.
“Kebergantungan MinyaKita dari CPO yang sebagian besar dikuasai industri kelapa sawit besar, ini yang membuat pemerintah kesulitan untuk menekan harga MinyaKita. Alih-alih menurunkan harga MinyaKita, justru mengikuti harga CPO yang tidak sepenuhnya dipegang pemerintah,” jelas Syaiful.