Bisnis16 September 2020 7:27

Ahok Buka Aib Pertamina dan Minta Kementerian BUMN Dibubarkan

Konten Redaksi kumparan
Ahok Buka Aib Pertamina dan Minta Kementerian BUMN Dibubarkan (617825)
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin. Foto: Rafyq Alkandy Ahmad/kumparan
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok secara mengejutkan berkomentar mengenai kondisi perusahaan yang tengah diawasinya. Aib itu disampaikan Ahok secara terbuka.
ADVERTISEMENT
Dalam video yang diunggah akun POIN di YouTube, Ahok melontarkan sejumlah kritikan pedas tentang Direksi Pertamina, uang yang diminta PT Peruri (Persero), dan Kementerian BUMN sebaiknya dibubarkan. Berikut kumparan rangkum, Rabu (16/9):

1. Sebut Direksi Pertamina Lobi Menteri

Dalam video berdurasi enam menit yang diunggah akun POIN, Ahok menyebut semua Direktur Pertamina melakukan lobi ke menteri untuk pergantian direksi. Dia merasa emosi karena pergantian direktur itu tanpa memberitahu dirinya.
"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya marah-marah juga. Jadi semua direksi lobi-lobinya ke menteri. Yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian," kata Ahok dikutip kumparan, Selasa (15/9).
Ahok mengaku memotong jalur birokrasi dalam tubuh Pertamina. Kata dia, jika dulu mau naik pangkat di Pertamina, harus melalui syarat yang disebut Pertamina Level Reference. Dia mencontohkan, agar pegawai Pertamina bisa menikmati jawaban Senior Vice President, orang itu harus 20 tahun ke atas.
ADVERTISEMENT
"Saya potong sekarang. Semua harus lelang terbuka," lanjut Ahok.

2. Direksi Pertamina Dituding Hobi Berutang

Ahok juga menyebut Pertamina memiliki utang USD 16 miliar. Tapi, direksinya memiliki kebiasaan untuk cari pinjaman terus. Uang tersebut, katanya untuk akuisisi lapangan di luar negeri, padahal masih ada 12 cekungan di dalam negeri yang berpotensi memiliki minyak dan gas di dalamnya.
"Sekarang udah utang USD 16 miliar, tiap kali otaknya minjem duit terus nih. Minjem duit terus akuisisi lagi. Saya bilang, tidak berpikir untuk eksplorasi. Kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi punya minyak dan gas. Lu ngapain di luar negeri? Ini jangan-jangan ada komisi lagi nih beli-beli minyak di luar?" tutur Ahok.
Ahok Buka Aib Pertamina dan Minta Kementerian BUMN Dibubarkan (617826)
Presiden Joko Widodo bersama Komut Pertamina Basuki Tjahaja saat peresmian Implementasi Program B30 di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta, Senin (23/12). Foto: Helmi Afandi/kumparan
Dia juga menyinggung Pertamina soal kilang. Dia ingin mengaudit proyek-proyek kilang Pertamina dan menanyakan ke direksi berapa investor yang sudah tertarik, tapi malah didiamkan perusahaan.
ADVERTISEMENT

3. Ahok Sebut Peruri Seperti Ular Piton, Minta Rp 500 Miliar ke Pertamina

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok menyebut PT Percetakan Uang Republik Indonesia (Persero) atau Peruri meminta uang Rp 500 miliar ke perseroan.
Dia bercerita, permintaan BUMN percetakan uang itu terkait proses paperless yang tengah dibangun Pertamina. Salah satunya proses tanda tangan tidak perlu lagi dilakukan secara fisik, tapi migrasi ke digital.
"Sekarang saya lagi paksakan tanda tangan digital, tapi Peruri masa minta Rp 500 miliar untuk proses paperless di kantor Pertamina. Itu BUMN juga, sama aja udah dapat Pertamina enggak mau kerja lagi setahun? Mau jadi ular sanca, ular piton?" kata dia dalam video yang diunggah akun POIN di YouTube dikutip kumparan, Selasa (15/9).
ADVERTISEMENT

4. Ahok Minta Kementerian BUMN Dibubarkan

Tak hanya menyinggung dua perusahaan negara, Ahok melontarkan kritik tajam ke Kementerian BUMN, lembaga yang mengangkatnya dulu sebagai Komut Pertamina.
Dia menilai Kementerian BUMN seharusnya dibubarkan. Sebab seorang presiden pun tidak bisa mengontrol lembaga dan perusahaan negara di dalamnya.
Menurut Ahok, sebaiknya Kementerian BUMN diganti menjadi superholding seperti Temasek yang ada di Singapura. Jadi, namanya bukan lagi Kementerian BUMN yang membawahi ratusan perusahaan pelat merah, tapi menjadi Indonesia Incorporation.
"Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun sebetulnya. Kita harus sudah ada semacam Indonesia Incorporation seperti Temasek. Persoalannya, presiden enggak bisa kontrol manajemen BUMN. Kita enggak ada orang sebetulnya," kata dia.

5. Respons Ahok, Pertamina, dan Kementerian BUMN

Dikonfirmasi mengenai semua ucapannya dalam video tersebut, Ahok hanya menjawab singkat. "Dengar aja sendiri," katanya saat dihubungi kumparan.
ADVERTISEMENT
Dihubungi secara terpisah, Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan perusahaan menghargai pernyataan Ahok sebagai Komut Pertamina. Kata dia, hal ini juga sejalan dengan restrukturisasi Pertamina yang sedang dijalankan Direksi agar perusahaan menjadi lebih cepat, lebih adaptif dan kompetitif.
Ahok Buka Aib Pertamina dan Minta Kementerian BUMN Dibubarkan (617827)
Presiden Joko Widodo didampingi Komut Pertamina Basuki Tjahaja Purnama saat meninjau kilang PT TPPI, di Kecamatan Jenu, Tuban, Jawa Timur, Sabtu (21/12). Foto: Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden
Pertamina dan beberapa anak perusahaan telah menerapkan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan telah menjalankan kerjasama dengan KPK dan PPATK yang membuktikan komitmen pertamina untuk lebih transparan, dan memastikan semua sesuai dengan prosedur.
"Kami menghargai pernyataan Pak BTP sebagai Komut yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan. Koordinasi dan komunikasi dengan komisaris dan juga stakeholder terkait terus kami jalankan, agar semua terinfokan dengan baik apa yang sedang dijalankan oleh Pertamina," ujarnya.
ADVERTISEMENT
Sedangkan Kementerian BUMN menjawab normatif terkait kritik tajam Ahok. Ada tiga poin yang disampaikan Juru Bicara Kementerian BUMN Arya Sinulingga.
Pertama, mengenai pembenahan atau pengawasan di internal Pertamina, itu memang tugas Komisaris melakukan pengawasan. Kedua, mengenai Peruri itu skema bisnis. Jadi, kata dia, silakan ditawar terbaik buat Pertamina dan Peruri pasti sudah menghitung biaya yang terbaik yang mereka tawarkan ke Pertamina.
"Mengenai (komentar Ahok) Kementerian BUMN harusnya bubar dan jadi superholding, prioritas pemerintah saat ini membangun kluster-kluster dan subholding-subholding supaya supply chain antar BUMN di kluster yang sama berjalan dengan baik," ujarnya.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan
Tim Editor
drop-down
sosmed-whatsapp-white
sosmed-facebook-white
sosmed-twitter-white
sosmed-line-white