AHY Beri Tugas Prioritas ke Nusron Wahid Bentuk Panitia Pengadaan Tanah

Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Selasa (5/11/2024). Foto: Fariza/kumparan

Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan empat tugas khusus kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat menyambangi kantor Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Selasa (5/11).

Agus mengatakan kunjungan kali ini untuk melanjutkan koordinasi mengenai kebijakan yang telah berjalan sebelumnya seperti pengadaan tanah, one map policy, dan kepastian reforma agraria.

"Reforma agraria kita lanjutkan tetapi tentu kita harus lebih produktif lagi menggunakan lahan-lahan kita jangan sampai ada lahan-lahan tidur yang terlantar yang sebetulnya bisa digunakan untuk masyarakat dan juga pembangunan terbengkalai begitu saja," tuturnya.

Sementara itu, Nusron Wahid menambahkan dirinya mendapatkan setidaknya 4 tugas prioritas dari AHY terkait dengan pengadaan tanah dan tata ruang.

Ilustrasi sertifikat tanah. Foto: Shutterstock

"Tugas pertama adalah segera mempersiapkan panitia pengadaan tanah untuk menopang proyek-proyek dan pembangunan infrastruktur," katanya.

Terdapat empat bidang infrastruktur yang difokuskan, yakni infrastruktur yang berorientasi pada konektivitas seperti pembangunan jalan tol dan pelabuhan. Untuk ini, dibutuhkan panitia pengadaan tanah secara khusus.

Nusron menyebutkan, sumber tanah untuk proyek-proyek tersebut bisa merupakan tanah dari negara, tanah yang terlantar, atau bisa juga tanah masyarakat dengan ganti untung.

Kemudian infrastruktur kedua dan ketiga adalah infrastruktur yang menopang kepentingan swasembada pangan dan swasembada energi, dan keempat adalah infrastruktur yang menopang untuk hilirisasi.

Nusron melanjutkan tugas kedua adalah bagaimana cara mempercepat proses pengaturan tata ruang, sebab setiap proyek infrastruktur pasti membutuhkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang dia akui prosesnya lambat.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjawab pertanyaan wartawan saat tiba di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/10/2024). Foto: Zamachsyari/kumparan

"Bagaimana caranya ini kita percepat tetapi akurat karena saat ini setelah dicek dengan data yang ada dan peta yang ada PKKPR itu yang ada ternyata setelah diportret lebih detail dengan skala PETA 1 dari 5000, 80 persen lebih tidak sesuai dengan keadaan dan penggunaan," tutur dia.

Kemudian tugas ketiga adalah koordinasi untuk menyiapkan bahan baku berkaitan dengan rencana one man policy dan one special planning policy.

Tugas terakhir yakni tugas menyiapkan tambahan sumber daya manusia (SDM) kantor Kementerian ATR/BPN di seluruh wilayah di Indonesia.

"Supaya kantor-kantor kami di bawah ATR/BPN di kantor wilayah kantor pertanahan itu dilengkapi dengan tenaga yang paham tentang tata ruang supaya tidak tersentralisasi di pusat," pungkas Nusron.