AHY Pastikan Pembangunan IKN Jalan Terus, Gedung DPR-MK Siap Digarap

Sejumlah warga mengabadikan momen dengan foto bersama di depan Kompleks Istana Kepresidenan, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (6/4/2025). Foto: Aditya Nugroho/ANTARA FOTO

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan pembangunan IKN terus dilanjutkan era Prabowo.

Setelah pembangunan kawasan eksekutif rampung, pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan untuk kawasan legislatif dan yudikatif.

"Itu yang akan dikembangkan tahap berikutnya (legislatif dan yudikatif). Setelah saya rasa untuk kawasan eksekutifnya sudah bisa dikatakan rampung ya, semuanya sudah rampung, ini kita harap juga bisa dilanjutkan," ucap AHY di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (9/5).

AHY menegaskan anggaran untuk pembangunan dua kawasan itu sudah disiapkan. Namun soal penganggaran tersebut, kata AHY, merupakan ranah dari Otorita IKN.

"Kan ada Otorita IKN dan ada anggaran yang dipersiapkan untuk melanjutkan pembangunan khususnya untuk fasilitas atau kawasan legislatif dan yudikatif," lanjut dia kepada wartawan.

Sampai saat ini, desain ulang pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif belum juga disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono memastikan kelanjutan pembangunan IKN. Ini disampaikan dalam rapat Forum Koordinasi Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang dilaksanakan di Kantor Otorita IKN.

“Alhamdulillah, kepastian sudah kita dapatkan. Jadi semua pekerjaan lanjutan yang belum selesai akan diselesaikan oleh kementerian, baik itu bandara, jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, maupun jalan-jalan yang sudah dikontrak melalui kontrak multiyear akan dilanjutkan, dan sudah ada anggarannya di Kementerian PU," ujar Basuki dalam keterangan resmi, Kamis (17/4).

Ia juga menambahkan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Otorita IKN untuk pembangunan baru sudah difinalkan.

“Anggaran pekerjaan pengaspalan jalan dan pekerjaan di sepanjang jalan-jalan kawasan KIPP sudah difinalkan di DIPA kami. Dengan anggaran sekitar Rp 5,4 triliun dari OIKN dan tambahan sekitar Rp 8,1 triliun untuk kawasan yudikatif dan legislatif yang akan segera dikerjakan," sambung Basuki.