AHY soal Pagar Laut di Tangerang dan Bekasi: Semua Harus Taat Hukum

Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor Kemenko Infrastruktur, Selasa (14/1/2025). Foto: Ghifari/kumparan

Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), merespons persoalan pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang dan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

AHY menegaskan kasus pemagaran yang ada di dua wilayah tersebut ada di bawah tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Perlu diketahui bahwa terkait dengan tata ruang di wilayah laut, itu dalam otoritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan itu di luar dari koordinasi Kemenko Infrastruktur,” kata AHY di Kantor Kemenko Infrastruktur, Selasa (14/1).

Seorang nelayan melintas disamping pagar laut di sepanjang laut di kawasan Desa Segara Jaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Selasa (14/1/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

AHY tidak ingin gegabah menyampaikan terkait pagar laut yang ada di dua wilayah tersebut. Sebab, saat ini pemerintah sedang menginvestigasinya. Menurutnya, investigasi itu penting agar status pagar laut itu jelas.

“Karena ya memang kita ingin meyakinkan, dalam setiap aspek kehidupan ya semua harus taat pada hukum. Tidak boleh ada kegiatan apa pun yang di luar dari aturan dan hukum yang berlaku,” tutur AHY.

Komisi IV DPR Bakal Panggil Menteri KP soal Pagar Laut di Tangerang dan Bekasi

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi NasDem, Rajiv, mengungkapkan pihaknya sedang membahas secara internal terkait peristiwa ini. Rencananya, Komisi IV akan melakukan kunjungan kerja spesifik ke lokasi kejadian untuk menemui nelayan setempat dan melihat lebih dekat pagar laut Tangerang dan Bekasi.

Pagar laut terpasang di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (9/1/2025). Foto: Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO

“Kami akan segera melakukan kunspek ke lokasi kejadian untuk melihat lebih dekat dan mendengar pengakuan warga setempat," ujar Rajiv melalui keterangan tertulis, Selasa (14/1).

Setelah meninjau lokasi, Rajiv mengatakan Komisi IV DPR bakal memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono untuk membahas masalah pagar laut ini. Ia menekankan pihaknya menaruh perhatian serius atas kasus ini.

"Selanjutnya kita segera melakukan rapat dengan mitra terkait dalam hal ini KKP untuk mengambil langkah yang tepat," ungkap Rajiv.