AHY Tegaskan Prabowo akan Lanjutkan IKN: Kita Kawal dengan Baik

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan tetap berlanjut di masa pemerintahan Prabowo Subianto.
AHY mengaku sudah mendapatkan arahan dari Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan IKN dengan tetap memperhatikan anggaran untuk pembangunan ibu kota baru tersebut.
"Ini akan dilanjutkan tetapi tentu kita akan sesuaikan pertama juga budgeting-nya harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN. Kemudian selebihnya kita kawal dengan baik," kata AHY saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (23/10).
AHY mengungkapkan Prabowo juga menekankan agar jangan sampai pembangunan IKN ini tidak efisien, apalagi sampai adanya kebocoran anggaran.
"Sekali lagi penekanan dari Bapak Presiden adalah jangan sampai pembangunan tidak efisien. Apalagi kalau ada kebocoran. Itu yang ditekan oleh beliau," ujar AHY.
AHY mengatakan akan ada penyesuaian timeline dalam pembangunan IKN. Menurutnya, hal ini penting dilakukan untuk melihat peta dan juga prioritas pembangunan.
"IKN kembali saya mengatakan bahwa tentu setiap 5 tahun perlu ada adjustment dan melihat peta dan juga prioritas pembangunan. Ini berlaku untuk infrastruktur termasuk pembangunan untuk sumber daya manusia," terang AHY.
AHY menjelaskan pembangunan IKN ke depan akan difokuskan dalam membangun untuk lembaga legislatif dan yudikatif. Sebab, dari eksekutif seperti istana dan sejumlah kantor kementerian sudah dibangun.
"Nah tetapi selain eksekutif tentu adalah legislatif, jadi gedung parlamennya juga harus siap termasuk juga untuk lembaga yudikatif," ungkap AHY.
AHY menegaskan bukan hanya IKN yang perlu mendapatkan atensi, tetapi juga proyek-proyek strategis nasional lainnya di berbagai wilayah perlu juga mendapatkan perhatian untuk memperkuat swasembada pangan, swasembada energi, dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik sektor pendidikan, kesehatan maupun pengentasan kemiskinan.
"Jadi tentu harus ada adjustment yang bisa dilakukan dan ini membutuhkan masukan dari semua pihak, semua stakeholders," tutur AHY.
